DIPLOMASI REPUBLIKA, NEW YORK – Presiden Ukraina, Volodomyr Zelenskyy, berpidato dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Rabu (20/9/2023). Dia mengecam invasi militer Rusia ke Ukraina dan menyatakan veto Rusia membuat DK tak efektif.

Pertemuan itu dihadiri pula Menlu Rusia, Sergei Lavrov. Sebelum pertemuan dimulai, timbul berbagai spekulasi mengenai apa yang akan terjadi jika Zelenskyy berjumpa menlu tersebut. Namun, nyatanya tidak terjadi apa pun karena tak lama setelah berpidato, Zelenskyy meninggalkan pertemuan.

Namun, ada momen yang membuat ketegangan sebelum Lavrov tiba. Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memprotes keputusan presiden DK PBB, yang mengizinkan Zelenskyy berbicara di depan 15 anggota DK PBB.

Ia menyebut presiden DK PBB bulan ini, yaitu Perdana Menteri Albania Edi Rama, mencoba untuk mengubah pertemuan tersebut menjadi pertunjukan tunggal atau ‘stand-up’ merujuk pada masa lalu Zelenskyy, yang merupakan seorang komedian.

Namun, Rama berdalih dengan menyatakan, aturan DK PBB mengizinkan negara bukan anggota DK PBB untuk berbicara. ‘’Ini bukan operasi khusus dalam presidensi Albania,’’ katanya menyindir Rusia yang menyebut invasi ke Ukraina sebagai operasi militer khusus.

Setelah terjadi perdebatan panas apakah Nebenzia memandang Rama sebagai PM Albania dan anggota NATO, bukannya presiden DK PBB bulan ini, Rama kemudian menyatakan, ’’Saya mencatat semuanya dan kita akan melanjutkan sesi pertemuan ini.’’

Lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan uraian dalam pertemuan itu, yang menekankan invasi Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional.

‘’Perang ini telah menyebabkan ketegangan dan perpecahan geopolitik, mengancam stabilitas kawasan, meningkatkan ancaman nuklir, serta menciptakan lebih dalam kutub-kutub yang berbeda,’’ demikian pernyataan Guterres.

Ia kembali mengecam perang tersebut dan mengulangi seruan segera diwujudkannya keadilan dan perdamaian untuk Ukraina, Rusia, dan dunia. Setelah Guterres menuntaskan uraiannya, Zelenskyy mendapatkan giliran untuk berbicara.

Zelenskyy menyebut invasi Rusia sebagai kejahatan yang bertujuan merebut wilayah dan sumber daya Ukraina. ‘’Bukan hanya itu, negara teroris ini menghendaki, melalui agresinya mengabaikan norma internasional.’’

Presiden Ukraina ini menuding Rusia melakukan pelanggaran HAM secara massal dan tindakan perlu dilakukan untuk mencegah Moskow menggunakan hak vetonya di DK PBB. Menurut dia, DK PBB memiliki tanggung jawab dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Namun, tugas ini tak terwujud di Ukraina karena veto yang dilakukan oleh Rusia. Maka itu, ia mendesak adanya reformasi yang mengizinkan 193 anggota Majelis Umum PBB, menangguhkan atau menghapus veto dari lima anggota tetap DK PBB yang melanggar piagam PBB.

Majelis Umum PBB memang telah mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan memintanya menarik pasukan dari sana, mengembalikan wilayah Ukraina yang telah dianeksasi. Namun, putusan ini tak mengikat secara hukum. Berbeda dengan putusan DK PBB, tapi tak jarang diveto.

Menlu Rusia Sergei Lavrov menyalahkan Barat yang menggoyang stabilitas global serta memicu serangkaian ketegangan dunia. ‘’AS dan negara-negara satelitnya secara terbuka mencampuri urusan dalam negeri Ukraina,’’ katanya. (fer/ap)

Ikuti Whatsapp Channel Republika