Rabu 27 Sep 2023 10:21 WIB

Perdana, Menteri Israel Lakukan Kunjungan ke Arab Saudi

Kunjungan tersebut untuk menghadiri konferensi pariwisata PBB.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
Bendera Israel dan Arab Saudi
Bendera Israel dan Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Pariwisata Israel, Haim Katz, telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk menghadiri konferensi PBB pada Selasa (26/9/2023). Kunjungan tersebut sebagai perjalanan publik pertama anggota kabinet Israel ke Saudi yang diketahui secara publik.

“Pariwisata adalah jembatan antar negara. Kerja sama di bidang pariwisata berpotensi menyatukan hati dan kemajuan ekonomi," kata Katz, menurut pernyataan dari kantor Kementerian Pariwisata Israel.

Baca Juga

Kunjungan dua hari ke Riyadh terjadi ketika Saudi sedang mengejar kemungkinan menormalisasikan hubungan dengan Israel yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Katz memimpin delegasi sebagai bagian dari acara Organisasi Pariwisata Dunia PBB.

“Saya akan berupaya memajukan kerja sama, pariwisata, dan hubungan luar negeri Israel,” ujar Katz dikutip dari Aljazirah.

Pemerintah Saudi tidak segera mengonfirmasi kunjungan tersebut. Namun, “Saya akan bertindak untuk menciptakan kerja sama guna memajukan pariwisata dan hubungan luar negeri Israel,” kata Katz dalam sebuah pernyataan.

AS telah mendesak sekutunya di Timur Tengah, Israel dan Saudi, untuk menormalisasi hubungan diplomatik. Tekanan ini menyusul kesepakatan serupa yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Palestina telah menyebut perjanjian yang ditengahi AS sebagai pengkhianatan terhadap penderitaan dan upaya mereka untuk menjadi negara. Putra mahkota Saudi dan penguasa de facto negara itu Mohammed bin Salman menyatakan pada pekan lalu, negara kerajaan itu semakin mendekati kesepakatan dengan Israel tetapi bersikeras bahwa perjuangan Palestina tetap sangat penting bagi pemerintahan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah mengirim delegasi ke Saudi untuk berpartisipasi dalam olahraga dan acara lainnya. Salah satu acara penting yang berlangsung adalah pertemuan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Selain upaya yang intens dengan Israel, Saudi juga melakukan pendekatan dengan Palestina. Saudi mengirimkan delegasi pertamanya dalam tiga dekade ke wilayah pendudukan Tepi Barat pada Selasa.

Kunjungan ini dalam upaya meyakinkan warga Palestina bahwa mereka akan mempertahankan perjuangan meskipun menjalin hubungan yang lebih erat dengan Israel. “Masalah Palestina adalah pilar fundamental,” kata Naif bin Bandar Al Sudairi, yang memimpin delegasi Saudi dan merupakan duta besar baru untuk Palestina.

Al Sudairi bertemu dengan diplomat terkemuka Palestina Riyad al-Maliki di Ramallah untuk melakukan pembicaraan dan menyampaikan surat kepercayaannya. “Dan sudah pasti bahwa Inisiatif [Perdamaian] Arab, yang dipresentasikan oleh kerajaan pada 2002, merupakan landasan dari setiap kesepakatan yang akan datang," ujarnya.

Inisiatif pada 2002 mengusulkan hubungan Arab dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan diri dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. Resolusi dinilai adil bagi Palestina.

Ketika ditanya apakah akan ada kedutaan Saudi di Yerusalem, Al Sudairi mengingat bahwa dulu ada kedutaan besar di distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. "Mudah-mudahan akan ada kedutaan di sana," ujarnya.

Delegasi Al Sudairi yang menyeberang melalui darat dari Yordania ini merupakan delegasi pertama dari Saudi yang mengunjungi Tepi Barat sejak Perjanjian Oslo pada 1993. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka, tetapi perundingan yang terhenti selama bertahun-tahun dan kekerasan yang mematikan membuat resolusi damai menjadi sebuah impian yang mustahil.

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas pekan lalu kembali menekankan keraguannya terhadap negara-negara Arab yang membangun hubungan dengan Israel. “Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” kata Abbas pada Majelis Umum PBB di New York.

Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperluas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Lebih dari 200 warga Palestina telah meninggal akibat tembakan Israel sejak awal tahun ini, Setidaknya 35 warga Israel juga tewas dalam serangan Palestina pada periode yang sama. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement