REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan konflik yang berpotensi terjadi saat gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu diperlukan untuk memastikan situasi tetap aman saat pesta demokrasi tersebut digelar.
"Dari kepolisian saya harapkan betul, tidak hanya bekerja responsif, tetapi bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat," kata Tito dalam rapat koordinasi Polri untuk mengamankan Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Tito menjelaskan, berdasarkan pengamatannya, beberapa konflik yang tidak langsung terjadi begitu saja. Biasanya ada proses yang melatarbelakangi munculnya pertikaian tersebut. Karena itu, jajaran Polri harus memetakan potensi konflik. Tito tidak ingin jajaran Polri baru bergerak setelah konflik pecah.
Untuk memetakan potensi dan menangani konflik yang terjadi, lanjut Tito, Polri harus memperkuat kerja intelijen, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, aparat kepolisian harus disebarkan sesuai tingkat kerawanan wilayah agar sigap bergerak tanpa harus menunggu batuan personel dari pusat.
Mantan Kapolri itu mengingatkan, penyebaran personel menjadi penting, karena Pilkada Serentak 2024 akan digelar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air. Sehingga, sistem backup personel tidak bisa dilakukan, seperti pilkada sebelumnya yang hanya berlangsungnya di beberapa daerah.
"Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ," ujar Tito.
Dia juga meminta jajaran Polri memperkuat kerja sama dengan TNI, Satpol PP, dan Satlinmas dalam mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Apabila semua itu dilaksanakan, Tito yakin, Polri dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Apalagi saat ini kepercayaan publik terhadap Polri makin lama kian meningkat, sehingga menjadi modal untuk mengamankan agenda yang berlangsung secara massal tersebut," ujar Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika