REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menargetkan literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat mencapai 50 persen dibanding posisi saat ini yang sebesar 23,3 persen.
“Saya berkeyakinan, dengan besarnya potensi Indonesia, angka-angka ini dapat ditingkatkan, bahkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan paling tidak mesti mampu mencapai 50 persen,” kata Ma’ruf saat berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, Ahad (1/10/2023).
Ma’ruf mengatakan dengan semakin besarnya literasi ekonomi dan keuangan syariah, maka semakin meningkat pula penerimaan dan penggunaan produk ekonomi dan keuangan syariah oleh masyarakat. Hal itu akan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.
Menurut Ma’ruf, saat ini tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang sebesar 23,3 persen belum ideal. Tingkat literasi itu juga berpengaruh terhadap pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia yang baru sekitar 10,9 persen.
Ma’ruf menegaskan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia hingga saat ini telah banyak menorehkan prestasi internasional. Ia mencontohkan posisi Indonesia yang terus meningkat pada pemeringkatan global di sektor keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, dan juga lainnya.
Selain itu, kata Ma’ruf, Indonesia juga kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga pada Islamic Development Bank (IsDB).
“Dengan posisi ini, peran konkret Indonesia secara global akan semakin kuat, terutama lewat peningkatan kerja sama, pemberian bantuan antarnegara anggota, serta peran sumber daya manusia Indonesia di IsDB,” ujarnya.
Bagi pembangunan nasional, Ma’ruf menjelaskan eksistensi ekonomi dan keuangan syariah juga akan mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Indonesia Emas 2045, terutama melalui pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.
Selama ini, kata Ma’ruf, keberpihakan ekonomi dan keuangan syariah terhadap UMKM dan masyarakat kecil telah dibuktikan, antara lain dengan bertumbuhnya beragam pembiayaan syariah, seperti melalui BMT, koperasi pondok pesantren, dan lain-lain.
"Oleh sebab itu, saya kerap sampaikan bahwa kontribusi ekonomi syariah dan keuangan syariah terhadap ekonomi nasional mesti terus ditingkatkan. Setidaknya mesti fokus menyasar dua faktor kunci, yakni literasi dan pangsa pasar," ujarnya.