Selasa 03 Oct 2023 16:05 WIB

Elektabilitas RK Konsisten Tinggi, Golkar Tetap Ajukan Airlangga Hartarto

Nama Airlangga diamanatkan Partai Golkar sebagai capres yang diusung di Pilpres 2024.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Golkar Ridwan Kamil (kanan).
Foto: Dok.Republika
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Golkar Ridwan Kamil (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elektabilitas Ridwan Kamil (RK) dalam bursa cawapres konsisten tinggi sejak tahun lalu. Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan, nominasi pertama cawapres tetap Airlangga Hartarto.

"Kalau bicara nama siapa yang jadi cawapres, nominasi pertama tetap Pak Airlangga Hartarto," kata Doli di Kompleks Senayan, Selasa (3/10).

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memang merupakan nama yang diamanatkan Partai Golkar sebagai capres yang diusung di Pilpres 2024. Hal itu menjadi mandat baik dari Munas maupun Rapimnas Partai Golkar.

Terkait itu, keputusan pemilihan presiden memang sudah dimandatkan kepada Airlangga Hartarto melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Termasuk, untuk melakukan komunikasi politik dan membentuk koalisi.

"Sampai saat ini, urusan pilpres kewenangannya ada di Pak Airlangga," ujar Doli.

Saat ini, Partai Golkar sudah berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Artinya, hampir pasti posisi yang diperebutkan memang cuma cawapres untuk dampingi Prabowo.

Doli turut memberikan tanggapan terkait isu reshuffle kabinet yang berhembus usai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menekankan, reshuffle merupakan hak presiden.

"Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak privilege presiden," kata Doli.

Selama ini, dia menerangkan, kalaupun Presiden Jokowi mempunyai rencana melakukan reshuffle kabinet mereka cuma bisa menanti. Sebab, sekali lagi, untuk melakukan reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.

Bahkan, lanjut Doli, itu tetap hak presiden sekalipun ada kaitan dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Doli menegaskan, komunikasi akan dilakukan Presiden Jokowi dengan ketum dari parpol masing-masing.

Doli mengaku, belum mengetahui terlalu detail tentang pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin sore itu. Tapi, ia membantah kabar tentang ada pula pertemuan dengan Airlangga Hartarto. "Saya belum tahu, tadi malam ada sama saya tuh," ujar Doli. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement