REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Polda Metro Jaya menguatkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Ade Safri Simanjuntak mengatakan, timnya juga menduga kuat adanya pemerasan yang dilakukan pemimpin KPK terhadap menteri pertanian (mentan) dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementan.

Ade menerangkan, tim penyidikannya, sejak Jumat (6/10/2023) resmi meningkatkan status hukum penyelidikan kasus tersebut ke penyidikan. Dia mengatakan, dari gelar perkara yang dilakukan penyidik kepolisian, Jumat (6/10/2023) terungkap bukti-bukti adanya ragam tindak pidana yang diduga dilakukan pemimpin KPK terhadap Yasin Limpo dalam pengusutan korupsi di Kementan.

Tindak pidana tersebut, kata Ade, mulai dari pemerasan, sampai pada penerimaan suap, dan juga tindak pidana gratifikasi. “Jadi, yang menjadi materi penyidikan kasus ini, adalah terkait dengan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima sesuatu,” kata Kombes Ade, di Mapolda Metro Jaya, di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Ade mengatakan, dalam proses lanjutan, tim Tipikor Dirreskrimsus Polda Metro Jaya akan mengacu pada penjeratan UU Tipikor. Yaitu Pasal 12 e, atau Pasal 12 B, atau Pasal 11 UU 31/1999-20/2001, juncto Pasal 65 UU KPK 30/2002-19/2019.

Kombes Ade juga mengungkapkan, tim penyidikannya, sudah mengantongi bukti-bukti untuk dapat menetapkan status tersangka. Salah satu bukti yang dia ungkapkan, yakni sejumlah dokumentasi pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri, dengan Yasin Limpo di salah satu tempat bermain bulu tangkis.

Dokumentasi pertemuan tersebut, dikatakan Ade, beberapa di antaranya sudah ada yang beredar di masyarakat. “Terkait dengan foto-foto yang beredar di masyarakat, telah direkomendasikan saat gelar perkara, untuk menjadi bukti-bukti yang akan didalami lebih lanjut pada tahap penyidikan nantinya,” kata Ade.

Dia menambahkan, dari foto-foto pertemuan tersebut, menurutnya, sudah menjadi bukti kuat tentang dugaan pelanggaran hukum di internal KPK sendiri. Yakni, kata Ade, dalam penjeratan Pasal 65 dan Pasal 36 UU KPK, tentang larangan para komisioner KPK melakukan pertemuan, dan pembicaraan dengan seseorang yang menjadi subjek penyidikan korupsi oleh KPK sendiri.

“Jadi terjadi, bahwa ini, nantinya masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali, dan akan kami kuat bukti-bukti lainnya, untuk membuat terang peristiwa pidananya,” kata Ade.

Kasus dugaan pemerasan ini, terkait dengan proses hukum yang dilakukan KPK, dalam pengungkapan korupsi di Kementan. Kasus tersebut, saat ini dikabarkan sudah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasion Limpo sebagai tersangka. KPK, pun sudah menetapkan status cegah terhadap sembilan nama anggota keluarga Limpo, dan beberapa pejabat tinggi di Kementan.

Akan tetapi, penanganan kasus tersebut, berujung terungkapnya adanya dugaan pemerasan oleh komisioner KPK terhadap Yasin Limpo. Kasus pemerasan tersebut, pun saat ini dalam penanganan di Polda Metro Jaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika