REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pemetaan terhadap berbagai  permasalahan yang dihadapi nelayan kecil di daerahnya. Pun demikian dengan langkah-langkah pencegahan serta penindakan atas berbagai pelanggaran hukum di laut.

Ihal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat menerima perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di kantor Gubernur Jateng, di Semarang, Rabu (11/10/2023).

Menurut Nana, upaya ini dilakukan sebagai bentuk komintmen pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga memberikan perlindungan kepada nelayan kecil di daerahnya.

Sebab berbagai persoalan masih dihadapi para nelayan di Jateng, baik yang terkait dengan masalah kesejahteraan hingga persoalan hukum yang melibatkan dan jamak merugikan para nelayan kecil. “Seperti misalnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ungkapnya.