REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG -- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merehabilitasi tiga pelabuhan high density polyethylene (HDPE) di tiga kabupaten, yaitu Karimun, Bintan, dan Lingga.
"Kami telah bertemu Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Kemenhub terkait rencana perkembangan konektivitas bidang kelautan, khususnya pembangunan pelabuhan HDPE," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (17/10/2023).
Ansar menyatakan dinamisasi skema keuangan negara yang terjadi pada tahun anggaran 2024 mengalami banyak perubahan yang harus dilakukan, sehingga Pemerintah Provinsi Kepri harus memprioritaskan progres pembangunan dan revitalisasi di sektor pelabuhan yang ada di daerah setempat.
Menurutnya, infrastruktur pelabuhan merupakan konektivitas paling penting bagi masyarakat Kepri dengan kultur daerah kelautan seluas 96 persen.
"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat agar memberikan prioritas pada beberapa rencana pembangunan pelabuhan yang ada di Kepri," ujar Ansar.
Ansar menyebut sedikitnya ada tiga pelabuhan di Kepri yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk direhabilitasi.
Ketiganya meliputi rehabilitasi pelabuhan HDPE Dirai di Kabupaten Karimun, kemudian rehabilitasi pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga dan rehabilitasi pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.
Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, juga dibutuhkan pelabuhan yang representatif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya.
"Kami berharap pada 2024, pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggarannya melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk rehabilitasi pelabuhan di Kepri," kata Ansar Ahmad.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menyambut baik usulan yang disampaikan Gubernur Ansar Ahmad pada pertemuan yang digelar di kantor Kemenhub RI, Jakarta, Senin (16/10) sore.
Antoni menegaskan bahwa Kemenhub pada prinsipnya tidak mau mempersulit apa pun yang menjadi keinginan daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan jika pembangunan dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah maupun pusat, tidak hanya memprioritaskan dari aspek ekonomi saja. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga harus dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kebijakan tersebut.
"Terkait anggaran DAK yang akan digeser untuk tahun anggaran 2024, akan segera ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian terkait dan kemudian menjadi prioritas dalam merehabilitasi pelabuhan yang ada di Kepri," kata Antoni.
