REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis, Gerald Darmanin tentang Karim Benzema berdampak luas. Sebelumnya Darmanin menuduh Benzema memiliki koneksi dengan Ikhwanul Muslimin.
Bagi Prancis dan sebagian kalangan, organisasi tersebut merupakan kelompok teroris. Teranyar, senator Prancis, Valerie Boyer turut bersuara. Tokoh asal partai Les Republicains meminta bintang sepak bola itu, mendapat hukuman, jika terbukti seperti yang dituduhkan Mendagri.
"Jika pernyataan Menteri Dalam Negeri itu benar, kami harus mempertimbangkan sanksi terhadap Karim Benzema," kata Boyer, dikutip dari Marca, Kamis (19/10/2023). "Sanksi awalnya yang bersifat simbolis adalah pencopotan gelar Ballon d'Or darinya. Terakhir, kami harus meminta agar kewarganegaraannya dicabut."
Perempuan berusia 61 tahun itu, menambahkan, alasan dari pernyataannya. Ia mengetahui profil Benzema. Seseorang yang dikenal luas secara global.
Menurutnya, individu seperti itu memiliki tanggung jawab yang mengikat. Ke mana-mana, yang bersangkutan perlu bertindak sesuai aturan negaranya. Apalagi, banyak orang mengikuti aktivitas sang bintang.
"Kami tidak bisa menerima bahwa seorang berkewarganegaraan ganda Prancis, yang dikenal secara internasional, dapat mencemarkan dan bahkan mengkhianati negaranya dengan cara seperti ini," ujar Boyer.
Perbincangan seputar sikap Benzema muncul menyusul cuitan bernada simpati untuk korban perang di Gaza, Palestina. Sikap mantan penyerang Real Madrid ini memicu pro-kontra di Prancis.
Banyak pihak terkait Federasi Sepak Bola Prancis dan masyarakat, mengkritiknya karena tidak membahas serangan Hamas terhadap Israel, atau kematian seorang guru di pinggiran Kota Paris oleh pihak yang dinilai sebagai teroris.
Sejauh ini, Benzema belum memberikan tanggapan apa pun. Ia juga harus fokus pada aktivitasnya di lapangan. Kini jebolan akademi Olympique Lyon itu berkostum Al-Ittihad di Liga Pro Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika