Sabtu 21 Oct 2023 13:31 WIB

Begini Jejak Politik Dinasti di Negara Demokratis

Politik dinasti adalah hal lumrah terjadi di negara-negara demokratis.

Red: Natalia Endah Hapsari
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). Partai Golkar resmi mengusung putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Foto: Republika/ Febryan A
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). Partai Golkar resmi mengusung putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan politik dinasti adalah hal lumrah terjadi di negara-negara demokratis, baik negara maju maupun negara berkembang, dan suara rakyat menjadi penentu dalam ini.

"Di Amerika Serikat, George H. W. Bush dan anak tertuanya, George W. Bush, keduanya pernah menjadi presiden; sementara anaknya yang lain, John E. Bush, pernah menjadi gubernur di Florida," kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Baca Juga

Menurut dia, hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi, terutama prinsip persamaan hak. "Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Seorang warga, entah ia anak petani atau anak presiden, tak boleh didiskriminasi," tambah Denny.

Selain itu, lanjutnya, konstitusi yang merupakan aturan tertinggi di negara demokratis tidak melarang anak pejabat menjadi pemimpin daerah maupun pemimpin nasional saat orang tuanya masih menjabat.