REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar.
Menurut Ineu Purwadewi Sundari, rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar perihal Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 yang sebelumnya telah disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin pada 20 Oktober 2023.
“Kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan di komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat,” ujar Ineu Purwadewi Sundari, Bandung, Jumat (27/10/2023).
Selanjutnya, kata dia, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah pada 22 September 2023. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 disampaikan hari ini.
Berdasarkan kesepakatan pada rapat paripurna 15 September 2023 tambah Ineu Purwadewsi Sundari, penyampaian pandangan umum fraksi tersebut hanya dilakukan oleh 1 fraksi yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya.
“Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 langsung kepada pimpinan,” katanya.
Setelah rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 ini, kata dia, tahapan selanjutnya adalah jawaban gubernur.
Sementara itu dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya menanyakan terkait kebijakan rencana pembangunan daerah, tingginya tingkat pengangguran di Jabar dan sebagainya.
“Bidang pendidikan, kami (Fraksi PKS DPRD Jawa Barat) meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Jabar Masagi, program sekolah grati,” kata Abdul Hadi Wijaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika