REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong Pemprov Jawa Barat untuk mengoptimalkan pengelolaan fiskal di semester II tahun anggaran 2025. Menurutnya, evaluasi terhadap realisasi anggaran pada semester I harus menjadi pijakan untuk perbaikan kinerja keuangan daerah ke depan.

"Semester I harus jadi bahan evaluasi menyeluruh. Kami di Komisi III berharap semester II bisa berjalan lebih efektif dan efisien, terutama dalam penyerapan anggaran dan capaian program prioritas," ujar Ineu kepada Republika.co.id, Kamis (17/7/2025).

Ineu menyoroti masih terdapat beberapa catatan penting di semester I, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan hingga belum optimalnya distribusi program di sejumlah daerah. Hal ini, kata dia, tak boleh terulang di sisa waktu tahun anggaran berjalan.

"Fiskal daerah harus menjadi alat pembangunan yang terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan APBD harus tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya," kata ketua fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, penting bagi Pemerintah Provinsi Jabar untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran secara kuantitatif, tetapi juga pada kualitas belanja dan dampak nyatanya.

"Koordinasi antarperangkat daerah harus diperkuat. Begitu juga dengan pengawasan internal. Jangan sampai ada program yang tidak sinkron," ucap dia.

Komisi III, kata Ineu, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2025, khususnya dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

"Kami mendorong Pemprov untuk adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Semester II harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja fiskal secara menyeluruh," kata Ineu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika