REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo memanas sejak putra presiden, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. 

Jokowi dianggap telah mengkhianati PDIP yang telah mengakomodir kepentingan politiknya sejak maju menjadi Wali Kota Solo 2005 lalu. Dan pada Pilpres kali ini, Jokowi dinilai akan ikut andil dalam membantu pemenangan Prabowo-Gibran ketimbang pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

“Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP sudah terungkap di publik. Di mana sejumlah elit PDIP mulai mengungkit lagi wacana presiden tiga periode yang digaungkan menteri-menteri dan peringgi partai koalisi pendukung Jokowi sejak 2021 lalu,” kata Najmuddin, Senin (30/10/2023).

Najmuddin menyebut dalam perseteruan antara PDIP dengan Jokowi yang kini berada di belakang gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Karena kubu perubahan kata dia tidak perlu menghabiskan engergi dalam pusara konflik dengan kubu mana pun serta dapat fokus kepada agenda pemenangan.

Memang kata Najmuddin nama Muhaimin juga disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang dulu menggaungkan isu presiden tiga periode atau penundaan Pemilu. Tapi Najmuddin melihat kini Koalisi Perubahan tidak lagi menggubris isu tersebut dan sama sekali tidak ikut-ikutan meramaikan perserteruan Istana dengan PDIP. 

“Ini sebuah keuntungan bagi kubu Anies Muhaimin. Energi mereka fokus untuk agenda pemenangan serta kampanye,” ujar Najmuddin.

Najmuddin menambahkan walau elektabilitas Amin masih berada di bawah Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, tapi fakta acara yang digelar Koalisi Perubahan yang selalu terlihat lebih ramai tidak dapat dipandang sebelah mata.

Najmuddin melihat ada dorongan dari massa tanpa dimobilisasi untuk mendukung Amin. Karena kubu ini dapat mengakomodir aspirasi politik masyarakat Indonesia yang selama ini tidak puas dengan pemerintahan Jokowi selama dua periode.

“Kita tahu bahwa survei bukanlah gambaran pasti hasil rekapitulasi suara Pilpres oleh KPU nanti. Ini harus jadi perhatian kubu Ganjar dan kubu Prabowo,” kata Najmuddin menambahkan.

Seperti diketahui memanasnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi beserta kroninya mulai terasa sejak Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada Gibran maju Pilpres dengan menerima gugatan aturan batas usia capres-cawapres.

Sejak saat itu, PDIP mulai kritis terhadap Jokowi yang telah mereka besarkan karena dinilai sudah mulai membangun dinasti politik. Setelah Prabowo-Gibran dipastikan mendaftar, PDIP menyerang Jokowi lagi dengan mengungkit isu presiden tiga periode.

Ikuti Whatsapp Channel Republika