REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku heran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diam saja melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.
Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot di Jakarta, Selasa.
"Posisi Indonesia sangat jelas. Masalah kemanusiaan harus menjadi fokus kita semua saat ini," kata Retno dalam konferensi pers setelah pertemuan itut.
"Dan Indonesia tidak akan mundur dalam membela keadilan dan kemanusiaan rakyat Palestina," tegas dia.
Sejak serangan 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina.
Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetap dewan tersebut, yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia.
Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai “jeda kemanusiaan” gagal disahkan karena diveto China dan Rusia, sedangkan draf Rusia tentang “gencatan senjata kemanusiaan” tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia ini.
DK PBB kembali mengadakan pertemuan di New York pada Senin sore (30/10) waktu setempat untuk mendengarkan laporan dari lembaga-lembaga PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk konflik di Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), dan Badan PBB untuk Anak-Anak (UNICEF) melaporkan bahwa situasi di Gaza kian memburuk.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sejauh ini sudah lebih dari 8.000 warga Palestina tewas, sedangkan puluhan ribu lainnya luka-luka.
Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengungkapkan lebih dari 420 anak terbunuh dan terluka setiap hari. "Saya memohon kepada Dewan Keamanan agar segera mengadopsi resolusi yang mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, menyerukan gencatan senjata, menuntut semua pihak mengizinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan," kata Russell dalam laman PBB.
Sementara itu, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan tingkat kehancuran dan tragedi kemanusiaan di seluruh Gaza sudah sangat "tak tertahankan".