REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) akan menggelar musyawarah nasional (munas) kedelapan dengan dihadiri oleh 34 dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC). Munas yang akan digelar di Bali itu akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028 sekaligus menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.
"Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas HNSI di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD HNSI tingkat propinsi plus 345 DPC HNSI tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Mayjen (Purn) Yussuf Solichien lewat keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Yusuf mengatakan, pihaknya telah menerima pernyataan komitmen dari seluruh peserta Munas HNSI VIII, baik di tingkat pusat pada DPP dan tingkat daerah pada DPD dan DPC HNSI yang memiliki legalitas serta masih berlaku masa baktinya. Menurut dia, semua bertekad bulat menjaga muruah dan kehormatan HNSI.
“Semua bertekad menjaga muruah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia melalui terselenggaranya Munas VIII HNSI pada 2-5 November 2023 di Bali dengan lancar, aman, dan sukses," kata dia.
Yussuf menyampaikan, persiapan Munas VIII sudah mencapai 100 persen, termasuk sampai hal-hal kecil seperti pemasangan atribut HNSI, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan baliho di Kota Denpasar. Dia juga menyebut panitia penyelenggara siap menerima delegasi peserta Munas VIII HNSI dari seluruh pelosok Tanah Air.
Selain itu, pelaksanaan Munas VIII juga sudah diaudiensi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 17 Oktober 2023. Menteri KKP sendiri memberikan dukungan penuh kepada HNSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan nelayan di tanah air.
Adapun Munas VIII HNSI di Bali akan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI, menyusun Program Kerja HNSI Periode 2023-2028, memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028, serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.
Menurut Yussuf, Munas VIII akan menjadi momentum bagi HNSI untuk terus berkontribusi aktif dalam memperjuangan nasib nelayan serta pembangunan sektor kemaritiman. Dia juga menegaskan, HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik yang akan konsisten dan bertekad untuk tetap menjaga muruah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan.
“Dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan dan turut berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara," kata dia.
