REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menepis tudingan dirinya akan membuat narasi atau manuver terzalimi apabila dipecat oleh PDIP. Hal itu karena Gibran hingga kini masih berstatus kader PDIP, meski sudah menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Gibran pun merespons tudingan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyampaikan, partainya enggan memecat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, PDIP menghindari narasi penzaliman yang bisa digunakan Gibran pada Pilpres 2024.

"Nggak, nggak," kata Gibran saat ditemui Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (2/11/2023). Dia memastikan tidak akan merasa dizalimi jika memang PDIP ingin memecatnya.

Hal itu karena Komarudin Watubun sempat berkomentar terkait alasam PDIP belum memecat Gibran di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusay, Selasa (31/10/2023). Komarudin menilai, status Gibran tak perlu didramatisasi. Dia menyebut, apabila PDIP bersikap tegas dengan memecat Gibran akan ada narasi terzalimi.

Pun Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengingatkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bahwa ada aturan dalam berorganisasi. Adapun di partai berlambang kepala banteng itu, mereka memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus dipenuhi seluruh kadernya.

Dalam hal ini, termasuk perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bukan justru menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari sosok yang tak diusung PDIP.

"Ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai cawapres bertentangan dengan garis keputusan politik partai. Maka dengan sendirinya dia keluar dari aturan main kepartaian itu," ujar Basarah di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023) malam WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika