REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengapresiasi PT PLN (Persero) yang telah menjadi pionir dalam pengembangan hidrogen dan terus mendorong pengembangan bahan bakar alternatif ini. Hal ini menyusul diresmikannya 21 green hydrogen plant (GHP) milik PLN di seluruh Indonesia pada Senin (20/11/2023) di kawasan PLTGU Tanjung Priok, Jakarta.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah siap dan terus mendukung langkah PLN menjadi pionir untuk mengolah hidrogen hijau menjadi energi alternatif untuk bahan bakar. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan regulasi khusus terkait hidrogen menjadi bahan bakar alternatif.
"Terkait dengan regulasi untuk hidrogen, sudah dicantumkan. Meskipun sudah sangat spesifik, belum ada pengaturan yang khusus. Tetapi, dengan apa yang sudah dilakukan PLN, kemudian BRIN, kita juga akan merumuskan lebih lanjut terkait hidrogen ini," ujar Feby dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
Menurut dia, bisnis hidrogen hijau untuk kebutuhan energi memang sudah ada. Meski demikian, penggunaannya sebagai bahan bakar perlu diatur oleh pemerintah. Ke depan, pihaknya akan merumuskan regulasi khusus untuk hidrogen sebagai bahan bakar.
"Karena di dalam RUU energi baru dan terbarukan kita juga sudah memasukkan hidrogen menjadi salah satu energi baru, jadi dalam waktu dekat kita bisa merumuskan regulasi ataupun peraturan pemerintah khusus tentang bisnis hidrogen sebagai bahan bakar," katanya.
Periset Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Eniya Listiani Dewi mengapresiasi komitmen nyata dan kecepatan PLN dalam membangun ekosistem hidrogen hijau. Saat ini, kata dia, PLN telah menciptakan alternatif energy dalam bentuk green hydrogen yang termurah di antara negara lain. Menurut dia, perlu ada akselerasi dalam peningkatan infrastruktur yang membutuhkan dukungan multistakeholder dan negara global.
"Kita harus mendukung gerak cepatnya PLN untuk membuktikan ekosistemnya, dan kita berfikir untuk bisa menghadirkan transportasi umum. Kami meyakini hidrogen sebagai bahan bakar alternatif bisa diterapkan di Indonesia, karena kami sudah melakukan penelitiannya lebih dari 20 tahun," kata Eniya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meyakini Indonesia bisa mengambil peran penting dalam pengembangan hidrogen hijau sebagai bahan bakar alternatif. Saat ini PLN telah membuat 21 GHP di seluruh unit pembangkitan PLN Group. Sebanyak 21 GHP ini akan mampu memproduksi green hydrogen sebesar hampir 200 ton per tahun.
"Dari produksi hidrogen hijau yang kami kembangkan, per tahun kami bisa memproduksi 124 ton hidrogen hijau yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan," kata Darmawan.
Dengan rata-rata konsumsi hidrogen kendaraan 0,8 kg per 100 kilometer, maka 124 ton green hydrogen yang diproduksi bisa digunakan untuk 424 mobil per tahun yang bergerak 100 kilometer setiap harinya. Angka tersebut bisa menurunkan emisi karbon hingga 3,72 juta kg CO2 dan mengurangi impor BBM sebesar 1,55 juta liter per tahun, mengganti energi impor menjadi energi dalam negeri.
Darmawan mengatakan, nantinya pihaknya juga akan mengembangkan Hydrogen Refueling Station untuk mendukung ekosistem kendaraan hidrogen yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi karbon secara masif.
“Ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi PLN bersama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, karya inovasi untuk menjawab transisi energi,” kata Darmawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika