REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina sedang menjadi sorotan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan, masyarakat di Indonesia menggelar aksi damai di berbagai daerah untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat Palestina yang sedang dijajah Israel.

Namun, di tengah panasnya konflik Palestina-Israel, masyarakat Indonesia juga akan menghadapi Pemilu 2024. Tidak menutut kemungkinan para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju juga akan membawa isu Palestina ke panggung ke politik.

Lalu, bolehkah isu Palestina disampaikan dalam kampanye politik?

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan bahwa boleh saja membawa isu Palestina saat berkampanye. Asalkan, kata dia, yang menyampaikan itu tidak mengajak masyarakat untuk marah-marah saja.  

"Ya asalkan nggak ngajak ngamuk aja, tapi kalau dia misalnya punya gagasan tentang strategi yang masuk akal ya bisa ditempuh untuk jalan keluar itu bisa didiskusikan, jangan sekedar ngajak orang ngamuk," ujar Gus Yahya saat konferensi pers di sela-sela acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Park Hyatt Jakarta, Senin (27/11/2023).

Menurut Gus Yahya, setiap pasangan calon yang mengampanyekan isu Palestina hendaknya menawarkan solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di sana. Jangan hanya memprovokasi masyarakat yang bisa memperkeruh suasana.

"Nggak diajak aja sudah ngamuk. Nah, sekarang jalan keluarnya apa itu yang kita butuhkan," kata Gus Yahya.

Bawaslu RI sendiri telah mempersilakan aeluruh peserta Pemilu 2024 untuk melakukan kampanye pada Selasa (28/11/2023) besok. Gus Yahya pun mengimbau kepada semua pihak untuk tidak membenturkan masyarakat.

"Ya masyarakat ini sudah tenang, sudah santai.  Jangan diajak yang nggak-nggak, gitu aja. Jangan diajak ribut bertengkar berkelahi dan sebagainya kasihan masyarakat," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika