REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menetapkan jadwal debat capres-cawapres. Tujuannya agar para pasangan calon peserta Pilpres 2024 dapat menyiapkan materi secara matang.
"Segera rilis jadwalnya, sehingga tiga pasangan ini punya persiapan yang sama untuk menyampaikan gagasannya masing-masing," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Angga Putra Fidrian, di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Angga mengatakan, sekarang sudah mulai masa kampanye Pilpres 2024. Sehingga, seharusnya KPU RI sudah mengeluarkan jadwal debat karena itu penting bagi ketiga paslon peserta pilpres.
Menurut dia, Timnas AMIN tetap mempersiapkan dan mengkaji beberapa hal untuk persiapan debat capres-cawapres, baik itu soal isu sosial, politik, hukum, dan ekonomi; meskipun KPU RI belum menjadwalkan debat capres-cawapres Pemilu 2024.
Angga juga meminta agar jadwal debat tidak diumumkan secara mendadak karena tim sukses paslon mendalami materi terlebih dahulu, supaya masyarakat dapat menerima informasi atau gagasan dari capres-cawapres secara utuh.
"Ini kan haknya warga untuk menerima informasi yang jelas. Jangan sampai karena satu dan lain hal, (jadwal debat) dibuatnya dan diumumkan mendadak, sehingga warga tidak menerima informasi yang utuh," katanya.
Dia menambahkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dipastikan siap mengikuti debat. Bahkan, Anies selalu menghadiri undangan diskusi dan uji publik, baik secara luring maupun daring, dalam menyampaikan gagasan untuk masa depan Indonesia.
"Debat jadi salah satu media untuk menyampaikan gagasan beliau (Anies) lebih luas lagi," kata Angga.
KPU RI sampai saat ini masih merancang format debat capres-cawapres supaya pasangan calon peserta Pilpres 2024 dapat berdebat secara rasional dan sehat. KPU RI pun berdiskusi dengan masing-masing tim sukses pasangan calon terkait komposisi tim panelis dalam debat capres-cawapres tersebut.
"Panelisnya yang pas siapa, yang tepat siapa, yang kami anggap ahli, bisa diterima semua pihak," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.