REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga ke akarnya. Hal tersebut disampaikannya saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bersama bangsa yang harus dientaskan dari negeri ini. Ia berjanji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan praktik harap itu, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum.
"Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Ganjar lewat keterangannya, Jumat (1/12/2023).
Program kampanye sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk memastikan keseriusan Ganjar-Mahfud dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka bertekad untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa hal ketiga hal tersebut.
"Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi bekal senjata yang sangat penting. Sebab kami tidak akan mungkin sanggup membabat akar dari korupsi jika tangannya tak kuat dan pedang yang digunakan berkarat," ujar Ganjar.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa pasangannya, Mahfud sudah tidak perlu diragukan lagi keberaniannya membongkar berbagai kasus besar. Mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi, kami adalah paket komplit, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk bisa menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan bersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Adapun skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).
Sementara di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83), serta Swiss (82). Sementara posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), serta Venezuela (14).
Ikuti Whatsapp Channel Republika