REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mempertanyakan konsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan perintah undang-undang (UU). Khususnya, terkait pelaksanaan debat khusus calon wakil presiden (cawapres) yang ditiadakan.

Menurut dia, KPU seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pelaksanaan debat peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan digelar sebanyak lima kali. Debat itu terdiri atas tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

"Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan bahwa debat capres akan dilakukan dengan menghadiri capres dan cawapres dalam lima kali acara debat, menurut saya bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU No 7/2017 tentang Pemilu junto Pasal 50 PKPU Nomor 15/2023," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023).

"Juga akan menghilangkan kesempatan publik untuk menilai secara utuh kualitas cawapres, yang akan menjadi orang nomor 2 di republik ini," kata Todung menegaskan.

Menurut dia, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Karena itu, sambung dia, debat antarcawapres itu perlu dan wajib dilakukan pada Pemilu 2024.

Eks dubes RI untuk Norwegia itu menuding, KPU seharusnya melihat arti penting dan strategis debat antarcawapres. Tujuan utamanya agar rakyat tidak memilih kucing dalam karung untuk calon pemimpinnya.

"Di sini wakil presiden bukan semata-mata ban serep, wakil presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar cawapres ditiadakan," ujar Todung.

Mahfud ingatkan pemimpin siap debat...

Ikuti Whatsapp Channel Republika