REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meluruskan informasi mengenai pengadaan 177 sepeda motor dinas untuk seluruh lurah di daerah itu yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat.
Ita, sapaan akrab Hevearita, meminta maaf atas kesalahannya tidak menjelaskan rincian anggaran yang disebutkan Rp 8 miliar sehingga terkesan anggaran itu hanya untuk pengadaan sepeda motor.
"Mohon maaf, saya menyampaikan Rp 8 miliar itu secara keseluruhan. Saya meluruskan Rp 8 miliar ini tidak hanya untuk pengadaan sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan Bagian Rumah Tangga Setda lainnya untuk pelayanan masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan total anggaran pengadaan yang ditetapkan senilai Rp 7,931 miliar, sedangkan anggaran untuk pembelian sepeda motor untuk operasional dinas lurah Rp 4,7 miliar.
"Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp 7,931 miliar. (Anggaran tiap motor) Harga diler itu Rp 26.566.732 sehingga total anggaran Rp 4.702.311.564," kata dia.
Selain sepeda motor dinas untuk lurah, kata dia, Bagian Rumah Tangga Pemkot Semarang juga melakukan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat, seperti televisi dan alat pemadam api ringan (APAR).
Menurut dia, pengadaan barang-barang itu memang harus dilakukan, misalnya televisi karena kondisi televisi layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dimakan usia, demikian juga APAR.
"Tabung alat pemadam itu sejak 2004 belum diganti. Juga, motor lurah itu sudah dipakai sejak 2014. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti, mengingat sekarang ini mau tidak mau lurah harus sering terjun ke lapangan," katanya.
Ia mengatakan pengadaan sepeda motor dinas untuk lurah dan berbagai barang rumah tangga lainnya bersumber pada Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan Kota Semarang 2023.
Selain itu, kata dia, faktor Kota Atlas, sebutan Kota Semarang, tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengatur keuangan yang lebih fleksibel.
"Jadi, mana-mana yang harus efisien, prioritas dan sebagainya sehingga pada saat akhir pembahasan APBD perubahan dari tim TAPD melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, salah satunya sepeda motor," ujarnya.
Ita mengajak masyarakat terus mengawal dan mengawasi langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, seraya memastikan bahwa pengadaan sepeda motor dinas lurah dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui e-Katalog.
"Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog. Jadi, tidak ada lagi istilahnya 'nempil'," kata dia.
Bertepatan dengan upacara peringatan Hari Korpri Ke-52 di Lapangan Simpang Lima Semarang, Rabu (29/11), Pemkot Semarang membagikan inventaris kendaraan sepeda motor baru Honda Vario 160 kepada 177 lurah.
Kendaraan dinas baru itu menggantikan motor inventaris lama, yakni Honda Revo keluaran 2014, dan saat itu wali kota menyebutkan total anggaran untuk pengadaan sepeda motor itu Rp 8 miliar.
Polemik kemudian muncul di media sosial ketika warganet mengalkulasi harga sepeda motor dikalikan jumlah seluruh lurah ternyata tidak sampai Rp 8 miliar sehingga memunculkan berbagai komentar negatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika