REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah tudingan yang dilontarkan Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) soal TKN mengusulkan kepada KPU agar debat antar pasangan capres-cawapres ditiadakan.
Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo mengatakan, perwakilan TKN dalam rapat bersama KPU pada Rabu (29/11/2023) hanya mengusulkan agar debat difokuskan untuk pendalaman kebijakan masing-masing pasangan calon. TKN tak ingin debat menjadi arena saling sanggah saja.
"Yang disampaikan paslon nomor urut 2 (perwakilan TKN) itu tujuannya adalah agar debat lebih informatif bagi rakyat. Agar debat tidak menjadi arena saling sanggah, tapi menjadi arena pendalaman kebijakan setiap paslon," kata Drajad ketika dihubungi Republika di Jakarta, Senin (4/12/2023).
Perwakilan Timnas Amin mendengarkan langsung usulan TKN tersebut karena mereka juga hadir dalam rapat bersama KPU. Namun, kata Drajad, Timnas Amin memelintir pernyataan perwakilan TKN menjadi seolah-olah TKN tidak mau ada debat.
"Kalau pendalaman kebijakan dipelintir sebagai usulan menghilangkan debat, ya saya harus bicara apa lagi? Terpaksa jogetin saja hehe," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya, Co-captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh menyebut TKN Prabowo-Gibran mengusulkan kepada KPU agar debat kandidat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.
"Ini berarti format debat hanya melibatkan tanya-jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, serta menghilangkan sanggahan antar paslon secara keseluruhan. Menurut tim paslon 2, debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon," kata Nihayatul lewat keterangan tertulisnya, kemarin.
Nihayatul mengatakan, pihaknya langsung menolak usulan TKN itu dalam rapat bersama KPU. Menurut Timnas Amin, format debat pendalaman visi-misi itu membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas utuh para paslon, serta terkesan ingin memberikan kenyamanan berlebih pada paslon tertentu.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis (30/11/2023) menyampaikan bahwa debat capres-cawapres akan digelar lima kali, yang terdiri atas tiga debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres.
Kendati begitu, dalam lima kali debat itu pasangan capres-cawapres selalu hadir. Perbedaan setiap debat hanya porsi bicaranya.
Dalam debat cawapres, porsi berbicara terbanyak adalah cawapres. Begitu pula sebaliknya. Format ini jelas berbeda dengan debat Pilpres 2019 karena ada satu kali debat yang khusus dihadiri oleh cawapres saja
Pengubahan format debat itu, kata Hasyim, diputuskan dalam rapat antara KPU dan perwakilan tim pemenangan tiga pasangan calon pada Rabu (29/12/2033).
Ikuti Whatsapp Channel Republika