REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KPR pada 10 Desember 2023. Pada usia yang tergolong matang tersebut, Bank BTN terus menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menjadi bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar di Indonesia. 

Selama 47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia beserta keluarganya memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 470 triliun. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bahwa perjalanan panjang BTN dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi sumber kekuatan untuk terus mendukung sektor perumahan dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Bank BTN memiliki momentum yang sangat baik untuk terus bertumbuh pesat dan berkelanjutan setelah berkiprah selama 47 tahun dalam membantu masyarakat Indonesia menggapai mimpi mereka untuk memiliki rumah. Tentunya, banyak pelajaran yang kami petik dalam membangun ekosistem perumahan selama ini. Hal ini menjadi bekal untuk perbaikan dalam mencapai aspirasi menjadi bank penyalur KPR terbaik di Asia Tenggara,” ujar Nixon di Jakarta, Ahad (10/12/2023).

Nixon mengungkapkan, Bank BTN sangat mengapresiasi peran pemerintah dan seluruh stakeholder serta masyarakat yang telah membantu perseroan mengemban amanah untuk dapat memenuhi terwujudnya impian masyarakat memiliki rumah selama 47 tahun. Momentum HUT KPR ke-47 tahun ini akan menjadi penyemangat Bank BTN untuk berkontribusi lebih besar lagi kepada negara dalam menyejahterakan rakyat melalui pembiayaan perumahan.

“Sinergi Bank BTN dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan DPR RI telah berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia beserta keluarganya memiliki rumah impian yang layak. Kami akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat dengan mudah memiliki rumah melalui KPR,” katanya.

Menurut Nixon, Bank BTN sebagai kepanjangantangan pemerintah harus ikut aktif berperan dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". 

“Dalam pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu pemerintah tidak bisa sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan termasuk Bank BTN,” ujar Nixon.

Nixon menegaskan, Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Program Sejuta Rumah. 

Dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit Bank BTN berupa kredit perumahan, Bank BTN memiliki keunggulan kompetitif di sektor pembiayaan rumah. Bank BTN telah menguasai sekitar 40 persen market share KPR secara nasional dan menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan Bank BTN hingga kini.

Di sektor KPR subsidi, Bank BTN mendominasi sebesar 83% dan menjadi kontributor utama untuk program perumahan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, Bank BTN berharap dapat membiayai 1 juta rumah subsidi. Dengan kekuatan ini, Bank BTN mendukung upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, di sektor KPR non-subsidi, Bank BTN terus mengoptimalisasi upaya untuk membidik segmen menengah ke atas atau emerging affluent. Bank BTN membuka sales center di beberapa tempat dan bermitra dengan para pengembang perumahan di suburban dan perkotaan.

Bank BTN optimistis bahwa sektor properti Indonesia akan tetap bertumbuh pesat karena rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di angka 3 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN. Kemudian, masih terdapat 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 1,8 juta pernikahan baru setiap tahunnya.

Selain itu, diperkirakan terdapat tambahan 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025. Hal ini ditopang pula dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah. Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai agen perubahan sekaligus penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Di satu sisi, sebagai perusahaan publik, Bank BTN harus konsisten mencetak pertumbuhan laba dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham (shareholders values). Tapi, di sisi lain, menjalankan tugas mulia pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau,” katanya. 

Dengan kata lain, menurut Piter, Bank BTN dituntut mampu menyeimbangkan antara menjalankan visi bisnis dan misi sosial secara bersamaan. “Memang tidak mudah, tapi mandat tersebut membuat bankir Bank BTN akan terlihat berbeda dan layak berbangga. Publik akan selalu ingat  satu hal bahwa, dibalik rumah milik rakyat, selalu ada peran BTN di dalamnya,” kata Piter.    

Piter juga mengapresiasi inovasi Bank BTN dalam menyediakan KPR bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang selama ini terpinggirkan, seperti pekerja sektor informal, para pedagang pasar hingga anak milenial yang baru masuk dunia kerja. Mereka ini sejatinya tidak mudah memenuhi kriteria layak KPR, terutama dalam hal kecukupan penghasilan, uang muka dan kemampuan mengangsur. 

“Tanpa keberpihakan bankir dan improvisasi dalam penerapan prinsip manajemen risiko, mereka akan sulit mendapatkan KPR. Bank BTN berani melakukan itu dengan tetap menjalankan prinsip kehatihatian yang tinggi. Inilah peran penting Bank BTN yang tak tergantikan,” ujar Piter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika