REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menghadiri acara peluncuran Modul Proyek Muatan Jaminan Sosial pada Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2023 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (11/12). Kegiatan bertujuan utama untuk menguatkan komitmen semua pihak terhadap penerapan modul ini dalam pembelajaran sehari-hari.

"Tujuan utama modul ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial di dunia pendidikan. Penyusunan Modul Muatan Jaminan Sosial ini merupakan langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang lebih aware dan berkelanjutan sejak dini," tutur Ghufron.

Ghufron menyampaikan harapannya bahwa melalui modul ini, akan terbentuk generasi penerus yang lebih sadar akan pentingnya program jaminan sosial. Ia mengatakan juga bahwa melalui generasi yang paham akan jaminan sosial, maka mampu mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan ekosistem jaminan sosial yang berkualitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya berharap melalui modul pembelajaran ini akan tumbuh generasi emas di masa mendatang yang melek jaminan sosial. Dengan begitu semakin banyak yang paham pentingnya jaminan sosial,” jelas Ghufron.

Ghufron menambahkan bahwa Program JKN merupakan program strategis negara. Dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

"Kami dari Komisi IX mendukung langkah DJSN dalam memberikan pembelajaran terkait program jaminan sosial dalam bidang pendidikan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama di mana masyarakat wajib tahu pentingnya jaminan sosial melalui pendidikan," jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Emanuel juga mengatakan bahwa Komisi IX mengapresiasi inisiatif dari DJSN bersama pihak-pihak terkait yang telah mengambil inisiatif ini. Selain itu harapannya tidak hanya ditingkat SMA saja, tetapi juga segera diimplementasikan dari tingkat dasar hingga ke preguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Agus Suprapto menyoroti rendahnya literasi terkait asuransi sosial di Indonesia. Menurut dia, pemahaman yang kurang dalam hal ini bisa berujung pada risiko kemiskinan di masa depan.

“Dengan adanya modul ini, diharapkan pemahaman mengenai jaminan sosial akan lebih merata di kalangan masyarakat, baik itu terkait kesehatan maupun ketenagakerjaan. Modul ini tidak hanya menjadi sarana belajar bagi peserta didik, namun juga diharapkan menjadi alat yang efektif dalam membentuk generasi yang peduli terhadap jaminan sosial,” ujar Agus.

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN, Muttaqien, menegaskan bahwa modul ini pertama kali diarahkan pada sekolah menengah atas dan akan dikembangkan hingga tingkat perguruan tinggi. Penerapannya secara nasional direncanakan pada tahun 2026.

“Modul ini dirancang untuk mencakup 132 jam pelajaran pada Fase E (Kelas X, pada tingkat SMA/MA/SMK/MK Paket C) dengan tema utama "Gaya Hidup Berkelanjutan" dan topik "Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah". Penggunaannya akan terintegrasi dalam ko-kurikuler Kurikulum Merdeka Belajar dengan fokus pada Dimensi Profil Pelajar Pancasila, termasuk Bergotong Royong, Bernalar Kritis, dan Kreatif,” ujar Muttaqien.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kepala BSKAP, Anindito Aditomo,  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, serta berbagai lembaga yang telah berkontribusi untuk mengembangkan modul pemebelajaran ini.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan modul ini sebagai langkah nyata dalam mendorong pemahaman yang lebih luas dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial di kalangan generasi masa depan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika