REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat, mendesak Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan demokratis tanpa 'cawe-cawe' Presiden Joko Widodo dan aparat negara serta intervensi lembaga negara lainnya.
Hal itu disampaikan Ketua BEM STAIMA Banjar, Muhammad Abdul Wahid saat membacakan Naskah Deklarasi Pemilu Jujur, Adil dan Demokratis dalam kegiatan Mimbar Sejajar di Kampus STAIMA Banjar, Selasa (9/1/2024) lalu.
Menurut Wahid, majunya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sebagai kandidat Calon Wakil Presiden menyebabkan banyak spekulasi. Salah satunya yaitu, rentannya intervensi presiden sebagai kepala negara beserta perangkat negara lainnya untuk memenangkan salah satu calon tertentu.
"Kita mendesak agar Pemilu 2024 berjalan secara fair, berkualitas, dan demokratis," ujar Wahid dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).
Dia menambahkan, meskipun Presiden Jokowi sudah menginstruksikan para aparat negara beserta seluruh perangkat lembaga negara lainnya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun dirinya meragukan akan netralitas tersebut.
Baca juga: 5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki
Pasalnya sejak awal, kata Wahid, dugaan keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon sangat kentara. Bermula saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah batasan usia capres-cawapres melalui Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan iparnya Jokowi sehingga putra sulungnya Gibran, melenggang menjadi kandidat cawapres. Maka dari itu, Wahid mendesak agar Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Sebab, jika Jokowi 'cawe-cawe' dalam Pemilu 2024, dia khawatir akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, mengerahkan aparat negara, beserta lembaga negara lainnya untuk mengintervensi pemilu memenangkan salah satu capres-cawapres tertentu.
"Presiden, aparat negara dan lembaga negara lainnya harus netral, jangan 'cawe-cawe' pemilu,' tegasnya.
