REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor 1 Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan dari audiens di ‘Desak Anies’ Ambon, Senin (15/1/2024) tentang keberpihakan pada partai atau pada rakyat saat negara dalam keadaan genting. Anies menjawab bahwa dirinya akan berpatokan pada dominasi kepentingan publik meski cenderung melawan aturan.
“Saya ingin sampaikan, ketika mengambil keputusan, itu harus memiliki dasar. Jadi, kita sering sekali di dalam hidup harus memutuskan diantara dilema-dilema. Ketika berhadapan dengan dilema, maka kita harus punya patokan,” kata Anies, Senin (15/1/2024).
Anies menyebut jika pemimpin tidak punya patokan, yang menjadi parameter dalam mengambil keputusan adalah unsur untung atau rugi saja. Yang lebih menguntungkan akan diambil dan yang merugikan akan disingkirkan.
“Untung rugi ini bisa membuat keputusan jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu, tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu, pasti yang mengambil keputusan punya patokan,” tutur dia.
Anies menjelaskan, setidaknya ada empat poin yang menjadi patokan dalam dirinya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Pertama, adalah prinsip keadilan dan kesetaraan.
“Patokan kedua, kepentingan publik mana yang lebih besar. Yang ketiga adalah data, ilmu, fakta yang menjadi rujukan. Jangan sampai keputusan ini tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak berdasar pada fakta. Yang keempat, berdasarkan pada konvensi, aturan, undang-undang,” jelasnya.
Menurut pendapatnya, keempat patokan itu bisa menjadi pijakan yang kuat dalam mengambil keputusan jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Anies menekankan bahwa urutan patokannya berurutan dan tidak boleh di balik.
“Urutannya tidak saya balik ini. Banyak di pemerintahan kalau mengambil keputusan itu dibalik. Nomor satu apa kata aturan dulu, lah banyak aturan kita yang tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi lapangan. Karena itulah kemudian dilakukan urutan yang berubah, nomor satu keadilan,” ujar dia.
Anies mengungkapkan, bahwa dirinya pernah beberapa kali mengambil keputusan dengan mencari celah dari suatu peraturan. Dia mencontohkan mengatur masalah upah minimum di Jakarta saat masih menjabat sebagai gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika