Selain masalah pembagian bansos, Syaugi melanjutkan indikasi kecurangan lainnya adalah para kepala desa (kades) yang diikutseratakan untuk berperan aktif memenangkan paslon tertentu. Padahal mereka aparatur sipil negara (ASN) yang mestinya netral.
"Kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa, masuk ke dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Bahkan di antaranya ada dugaan upaya kriminalisasi melalui dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Mereka yang diproses, diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024," jelasnya.
Syaugi mengatakan, dengan masalah-masalah yang terjadi tersebut, dia berharap semua pihak melakukan pengawasan atas adanya indikasi kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Terutama peranan Bawaslu.
"Kami juga menuntut kepada Bawaslu agar menungkatkan kualitas pengawasan dan menjamin netralitasnya. Kami ingin Bawaslu bekerja profesional dan imparsial demi berjalannya pemilu yang berintegritas. Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu akan pudar manakala tugas mulia mengawal pemilu ini tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, profesional, dan independen," jelasnya.
"Tim Hukum Nasional AMIN juga siap bersinergi terhadap semua pihak yang menginginkan pemilu berjalan secara fair dan menumpas berbagai bentuk kecurangan," lanjutnya.
