Belasan Kegiatan Pembagian Bansos Dilakukan Jokowi Dua Bulan Jelang Pemilu, Ini Catatannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama akhir 2023 hingga awal Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melakukan kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia maupun kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya itu, terhitung sudah 17 kali Jokowi menyalurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat.

Mulai dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP), bantuan El Nino, bantuan langsung tunai Puso, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulan yang disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi inflasi pangan.

Baca Juga

Bantuan pangan beras ini mulai disalurkan sejak Maret-Mei 2023 untuk tahap pertama dan dilanjutkan pada September-Desember 2023 untuk tahap kedua. Penyaluran bantuan beras ini pun kemudian dilanjutkan di tahun ini dengan tambahan jumlah penerima.

Sedangkan bantuan El Nino diberikan pemerintah sebesar Rp 400 ribu untuk membantu dan melindungi daya beli masyarakat yang terdampak fenomena El Nino. Bantuan langsung tunai Puso disalurkan pemerintah kepada para petani yang lahannya terdampak banjir sehingga mengalami gagal panen.

Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan di bidang pendidikan berupa uang tunai, perluasan akses pendidikan, dan juga kesempatan belajar. Pihak Istana sendiri sudah menyampaikan bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah tidak berkaitan dengan kampanye dan Pemilu 2024.

Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menegaskan, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dilakukan untuk memastikan berjalannya program-program prioritas, termasuk implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai bansos lainnya.

"Ya kampanye terjadi di seluruh tempat di Indonesia kan. Jadi kita tahu bahwa kunjungan kerja Presiden itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemilu," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ari mengatakan, penyaluran program bantuan sosial itu sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu meringankan masyarakat menghadapi situasi tertentu, seperti dampak pandemi Covid-19, fenomena El Nino, dan lainnya.