REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung tengah memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Antisipasi dilakukan, agar pelaksanaan pemilu pada 14 Februari tahun 2024 berjalan lancar.
Menurut Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti, pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) agar mendirikan TPS di lokasi yang terjangkau dan bebas dari potensi bencana. Ia pun akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung terkait potensi hujan deras saat hari pencoblosan.
"Kita ada koordinasi dengan pihak pemkot ya, supaya memang untuk tempat itu kita ada semi (terbuka) dan termasuk kalau misalnya tenda ada dan terpal untuk menghindari kebocoran atau hal yang lainnya," ujar Wenti di acara Bandung Menjawab, Selasa (23/1/2024).
Ia berharap kondisi cuaca saat hari pencoblosan terang dan tidak hujan. Pihaknya juga akan membuat daya tarik agar masyarakat menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang.
Wenti mengatakan, telah melakukan pemetaan terhadap TPS yang rawan terkena bencana. Pada pemilu tahun 2019, ia mengatakan terdapat kecamatan yang terendam banjir seperti di wilayah Rancasari.
Ia meminta agar area TPS agar bebas dari banjir dengan cara saluran-saluran air diperbaiki. Saat ini kondisi Kecamatan Rancasari lebih baik dan upaya antisipasi terus dilakukan.
Saat ini, menurut Wenti, KPU tengah melakukan pengesetan logistik pemilu ke kotak suara yang ditargetkan berlangsung hingga akhir Januari. Selanjutnya pada awal Februari, penyaluran logistik ke kecamatan hingga H-5.
Dia mengatakan, surat suara telah disortir dan dilipat dan selesai pada tanggal 18 Januari lalu. Wenti mengatakan seluruh surat suara dalam kondisi baik meski sebagian kecil mengalami kerusakan dan telah diminta untuk dikirim ulang.
Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengingatkan jajaran di kewilayahan untuk mengantisipasi potensi hujan deras saat hari pencoblosan. Oleh karena itu, tempat semi terbuka dapat dimanfaatkan untuk tempat TPS.
"Kami sudah meminta nanti ke jajaran kewilayahan, mereka kan dibantu oleh PPK, PPK, nah memang bulan Februari ini identik dengan bulan hujan. Kita sudah ingatkan nanti lokasi TPS harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai kalau terjadi hujan, lalu bubar tak menyampaikan aspirasi," katanya memaparkan.
Ema mengatakan tempat semiterbuka dapat digunakan, seperti bangunan sekolah atau barang milik daerah yang diperbolehkan digunakan. Namun, ia mengingatkan netralitas.
"Sekolah itu sangat memungkinkan menurut saya yang penting ini menjaga netralitasnya saja yang optimal. Jadi gedung pemerintah pun diperbolehkan. Seperti kami sudah mengeluarkan surat edaran, barang milik daerah kita sudah diperbolehkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika