REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merespons isu pembangunan rendah karbon yang dibahas dalam debat pilpres yang diikuti oleh cawapres pada Ahad (21/1/2024) malam. Walhi memandang isu tersebut tak dibahas secara lengkap. 

Pertama, Walhi menyoroti masalah pembangunan rendah karbon terletak pada ketidaksinkronan pemerintah pusat dan daerah. "Persoalan pembangunan rendah karbon acap kali justru bermasalah pada level kebijakan yang kontradiksi antara daerah dengan nasional," kata Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, Fanny Tri Jambore Christanto dalam paparannya pada Selasa (23/1/2024). 

Walhi menyayangkan persoalan perdagangan karbon tidak terulas dalam sesi debat Pilpres 2024. Padahal kebijakan ini diyakini Walhi adalah yang paling amoral. 

"Karena mengabaikan prinsip 'pencemar membayar' yang hanya menjadi memperdagangkan hak mencemari lingkungan," ujar Fanny.