REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dan Nauru resmi memulihkan hubungan diplomatik melalui penandatanganan komunike bersama dimulainya kembali hubungan resmi pemerintahan kedua negara. "Hari ini, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Nauru Lionel Rouwen Aingnimea menandatangani komunike bersama tentang dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Cina dan Republik Nauru di Beijing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Cina, pada Rabu (24/1/2024).
Penandatanganan komunike tersebut dilakukan pasca Nauru pada Senin (15/1/2024), memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan menyatakan tidak akan lagi mengakui Taiwan sebagai "negara terpisah", tetapi "sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Cina". Nauru diketahui menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada 2002.
Namun pada 2005, Nauru menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan dan memutus hubungan dengan Cina. Dalam penandatanganan komunike tersebut, Menlu China Wang Yi menyebut keputusan politik Nauru dibuat secara independen oleh pemerintah Nauru melalui rapat kabinet yang sepenuhnya mencerminkan keinginan masyarakat Nauru.
"Hari ini menandai babak baru dalam hubungan Cina-Nauru. Nauru dengan demikian menjadi negara ke-183 yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina," kata Menlu Wang Yi dalam pernyataan tertulis. Sebagai anggota sesama negara berkembang, Wang Yi menyebut kedua negara mempunyai aspirasi yang sama untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan, menjunjung tinggi kepentingan bersama negara-negara berkembang, dan bekerja untuk dunia yang setara serta globalisasi ekonomi yang bermanfaat dan inklusif secara universal.
"Cina selalu percaya bahwa negara-negara, terlepas dari ukuran, kekuatan dan tingkat kemakmurannya adalah anggota komunitas internasional yang setara dan penting," ujar Wang Yi. Terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik Nauru dengan Taiwan, Wang Yi menyebut hal itu adalah tren sejarah yang tidak dapat dihentikan.
"Tidak peduli bagaimana situasi di Taiwan berubah, fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Cina tidak akan berubah. Proses sejarah kembalinya Taiwan ke tanah air dan reunifikasi Cina yang tidak terelakkan," ujar Wangi.
Di dalam komunike bersama tersebut juga disebutkan Pemerintah Nauru hanya mengakui ada satu Cina di dunia yaitu pemerintah Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Cina dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Cina.
Disebutkan juga pemerintah Republik Nauru akan memutuskan "hubungan diplomatik" dengan Taiwan mulai hari ini dan berjanji tidak akan lagi menjalin hubungan resmi atau melakukan pertukaran resmi dengan Taiwan. Pemerintah hina dan Nauru juga sepakat untuk bertukar duta besar sesegera mungkin dan saling memberikan bantuan yang diperlukan untuk pendirian kedutaan besar dan pelaksanaan fungsinya di ibu kota negara masing-masing, berdasarkan dasar timbal balik sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan praktik kebiasaan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika