REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sudah dibahas lama. Pembahasannya melibatkan partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Kalau Prof Mahfud sebenernya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan partai politik pengusung, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Karena pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanan bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Hasto kepada wartawan.

Ditanya, kapan momentum yang tepat terkait mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju? Hasto menjawab bahwa pihaknya saat ini sedang mencermati sejumlah hal, khususnya yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Salah satu yang kemudian disinggungnya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bahwa peraturan perundang-undangan tak melarang Presiden untuk memihak ataupun berkampanye pada Pilpres 2024. Harapannya, pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Itu nanti ada beberapa resultante politik, kami mencermati hari-hari ke depan dan kemudian kami tetap berharap bahwa pemilu ini harus menjadi peningkatan kualitas harapan rakyat untuk dapat diwujudkan oleh pemimpin," ujar Hasto.

"Karena kalau Prof Mahfud nggak ada beban. Ada calon yang lain, ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar dan kita lihat potensi-potensi penyalahgunaan dari anggaran dari kementerian yang dikelolanya itu," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika