REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tingkat inflasi Indonesia cukup rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Argentina, Turki, Rusia, India, dan Amerika Serikat (AS). Disebutkan, pada 2023 inflasi berada di posisi 2,61 persen atau terjaga di kisaran tiga plus minus satu persen.
Lalu, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), disepakati target sasaran inflasi pada 2025, 2026, dan 2027 di kisaran 2,5 plus minus satu persen. Nantinya, sasaran itu akan ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan.
"Ke depan tentu diharapkan target inflasi bisa dicapai sesuai sasaran 2024," ujar Airlangga dalam konferensi pers HLM di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Maka guna menjaga inflasi tahun ini, kata dia, pemerintah akan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke 18,8 juta penduduk miskin.
Bantuan itu bernilai Rp 200 ribu per bulan. Airlangga mengatakan, bantuan akan mulai diberikan sekitar Februari 2024.
"Tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dievaluasi tiga bulan. Jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi berikutnya, kita lihat kembali," ujar dia.
Airlangga menjelaskan, bantuan ini berbeda dari bantuan pangan yang diberikan selama ini kepada 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia pun menuturkan, bantuan tersebut menggantikan program bantuan El Nino.
"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari Kemenko PMK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika