REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia pada 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen. Hal itu disertai dengan inflasi sebesar 2,61 persen atau salah satu yang terendah di dunia.
"(Nilai tukar terhadap dolar AS) rupiah akhir-akhir (awal 2024) ini agak melemah, tapi tahun lalu itu menguat 1,1 persen," ujar Perry dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)-Infobank bertajuk "Mengamankan Industri Keuangan Syariah dari Risiko Fraud dan Serangan Siber" di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Perry menyebut, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan jika melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara-negara maju yang mengalami tekanan. Perry mencontohkan ekonomi AS yang hanya mencapai tiga persen pada tahun lalu.
"Cina tahun lalu lima persen, tahun ini 4,6 persen, tahun depan turun lagi. Properti Cina masih berat untuk pulih. Harga komoditas agak turun," ucap Perry.
BI, lanjut Perry, memprediksi gelombang ekonomi global pada 2024 dan 2025 akan lebih rendah dari 2023 atau 2022. Salah satu faktor yang dapat mendorong dinamika ekonomi global tahun ini ialah kontestasi pemilihan umum (pemilu) yang terjadi di 54 negara pada 2024.
"Perlu kewaspadaan terhadap meningkatnya fiskal karena 54 negara (pemilu), ada kecenderungan lebih populis," sambung Perry.
Perry optimistis Fed Fund Rate akan mulai mengalami penurunan sebesar 75 basis poin pada semester II 2024. Begitu pun dengan melemahnya dolar AS yang juga akan mulai terjadi saat memasuki semester II 2024.
"Dolar masih naik-turun, tapi sudah melemah dari tahun lalu. Tahun lalu indeksnya dolar AS 105 hampir 107, sekarang 103. Probabilitas di semester II akan melemah 103, 101, bahkan di bawah 100, kita tetap optimistis namun juga waspada," lanjut Perry.
Perry menyampaikan, pemerintah memiliki lima sinergi kebijakan ekonomi nasional dalam menjaga tren positif ekonomi. Hal ini meliputi kebijakan fiskal moneter, kebijakan SSK dan akselerasi transformasi sektor keuangan, akselerasi digitalisasi ekonomi keuangan nasional, hilirisasi minerba dan nonminerba, serta kebijakan perdagangan investasi dan infrastruktur.
