REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seluruh jenis BBM umum atau nonsubsidi dan BBM subsidi merupakan hal yang tepat. Fahmy menyebut, kenaikan harga BBM pada saat tahun politik akan memiliki efek berganda pada perekonomian masyarakat.  

"Saya kira memang (keputusan tidak menaikkan harga BBM) itu harus dilakukan pemerintah," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (4/2/2024).

Fahmy mengatakan, naiknya harga BBM saat pesta demokrasi akan memberikan dampak ekonomi dengan meningkatkan inflasi. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan mengurangi daya beli masyarakat yang akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. 

"Kenaikan harga subsidi itu akan memberikan dampak ekonomi yakni menyulut inflasi, menekan daya beli di saat tahun politik itu memang kurang tepat," lanjut Fahmy. 

Fahmy menyampaikan, keputusan tidak naiknya harga BBM, terutama untuk jenis nonsubsidi tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, lanjut Fahmy, pemerintah tidak lagi memberikan kompensasi kepada Pertamina saat menetapkan harga BBM nonsubsidi di bawah harga pasar. 

"Setelah diputuskan itu merupakan strategi Pertamina maka beban itu akan berkurang karena negara tidak perlu lagi memberikan kompensasi," kata Fahmy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika