REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mabes Polri menjawab tudingan Ketua Umum DPP PDIP sekaligus  Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri tentang kepolisian yang tak netral. Pun aksi kepolisian serta TNI yang mengintimidasi rakyat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen M Fadil Imran mengatakan, pihak mana pun yang menuding-nuding Polri tak netral dan melakukan intimidasi, sebaiknya agar membawa dirinya dalam mekanisme pelaporan formal untuk dilakukan proses hukum dan penindakan.

Fadil menegaskan, dalam pemilu, Polri memastikan diri lurus sebagai aparat penegak hukum yang netral. Menurut dia, berulang kali pemimpin tertinggi di Polri menyampaikan pendapat secara terbuka tentang netralitas.

"Jadi kalau ada isu-isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam, ada Irwasum. Dan di luar juga ada ruang-ruang untuk menyampaikan manakala ada yang begitu (tidak netral," kata Fadil usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Singa Lodaya Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).