REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah industri makanan di Korea Selatan mulai melirik peluang produk halal. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi halal di Korea Selatan ternyata tidak mudah.
"Langkah pertama adalah menentukan apakah produk acda halal dan apakah produk tersebut halal, lalu menilai apakah Anda benar-benar memerlukan sertifikasi halal," kata Ketua Asosiasi Halal Korea, Saifullah Jo dikutip dari Al Jazeera.
Jo yang merupakan warga negara Korea Selatan yang juga sebagai mualaf mendirikan sebuah perusahaan konsultan Islam. Selain itu juga telah menerjemahkan buku tentang halal ke dalam bahasa Korea.
"Hanya karena sebuah perusahaan meminta sertifikasi, bukan berarti kami akan mengabulkannya," ungkap Jo.
Jo mengakui sejumlah orang mendatanginya untuk mencari sertifikasi. Khususnya untuk mengetahui hal-hal yang secara teknis dapat disertifikasi tetapi tidak selalu praktis.
"Kami perlu mempertimbangkan audiens dan perlunya sertifikasi," ucap Jo.
Jo mengungkapkan pertimbangan makanan halal tidak hanya berkaitan dengan alkohol, darah, daging babi, hewan yang tidak disembelih dengan benar, dan daging dari hewan yang mati sebelum disembelih dianggap haram atau dilarang. Tak hanya itu, barang-barang yang tampaknya tidak berbahaya seperti beras dan air mineral juga masih menjadi kandidat untuk sertifikasi halal.
"Kompleksitas muncul dalam proses produksi. Misalnya, ketika beras dipisahkan dari sekam dalam proses penggilingan, mesin yang terlibat mungkin menggunakan pelumas dan beberapa minyak mungkin mengandung bahan yang berasal dari hewan," ungkap Jo.
Dia menuturkan, kondisi tersebut menyebabkan kontaminasi silang. Selain itu juga menghadirkan tantangan dalam memastikan produk akhir memenuhi persyaratan halal.
Yang lebih rumit lagi yakni pasar Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Terlebih mulai Oktober 2024, perusahaan makanan akan diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia.
Pada November 2023, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan untuk mengecualikan produk pertanian dan pangan dari sertifikasi di negara Asia Tenggara tersebut. Hal itu selama mereka telah menerima label halal dari dua lembaga sertifikasi Korea Selatan.
Meskipun Korea Selatan tidak merahasiakan ambisinya untuk menjalin hubungan bisnis dengan dunia Muslim, sikap masyarakat Korea Selatan terhadap masyarakat Muslim dan budaya Islam seringkali tidak begitu ramah.
"Muslim di Korea Selatan dipandang dengan sikap apatis dan paling buruk, dengan rasa takut," Asisten Profesor Universitas Keimyung, Farrah Sheikh.
Sheikh mengatakan sebagian masyarakat Korea memandang produk halal sebagai saluran bagi Islam untuk menyerang masyarakat Korea. Di Daegu, dimana para pejabat secara agresif mengejar pasar Muslim, rencana untuk membangun sebuah masjid kecil mendapat tantangan keras dari penduduk dan kelompok Kristen konservatif.
Setelah pemerintah mulai mempromosikan industri halal pada 2015, beberapa kelompok Kristen mulai memperingatkan tentang potensi Islamisasi di Korea Selatan. Muncul dugaan masuknya umat Islam dan kekhawatiran tentang risiko keamanan yang terkait dengan makanan halal sehingga pemerintah mengeluarkan dokumen penjelasan untuk menghilangkan informasi yang salah dan rumor.
Pada 2016, usulan pembangunan kawasan industri untuk produksi produk bersertifikat halal di kota Iksan di bagian barat Korsel juga gagal. Hal tersebut dikarenakan mendapat tentangan dari kelompok Kristen.
Pada tahun yang sama, merek keripik kentang buatan Malaysia menuai kontroversi mengenai sertifikasi halal pada kemasannya. Lalu kemudian dihapus tanpa penjelasan.
Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung dan penduduk Muslim di Korea, minat terhadap produk halal pun meningkat. Samyang Food juga sedang mengkaji daya jual produk halal di pasar Korea agar lebih nyaman bagi konsumen Muslim dalam negeri untuk membeli produk halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika