REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional terus mengakselerasi distribusi program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini agar dapat memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dapat kembali normal di pasar-pasar.
“Mengenai SPHP, Bapak Presiden sudah memerintahkan Badan Pangan Nasional bersama Bulog tentunya, untuk menggelontorkan beras total 250 ribu ton. Biasanya dalam sebulan itu kita anggarkan sekitar 80 sampai 100 ribu ton, tapi Bapak Presiden perintahkan untuk didobel ke 250 ribu ton,” kata Arief dikutip dari siaran persnya, Kamis (15/2/2024).
Menurutnya, Perum Bulog telah menggelontorkan pasokan beras SPHP ke ritel modern. Sampai 12 Februari, secara keseluruhan total salur beras SPHP telah mencapai 3.657 ton. Kantor Wilayah (Kanwil) dengan penyaluran tertinggi antara lain DKI Jakarta & Banten 2.009 ton, Jawa Timur 637 ton, dan Jawa Tengah 192 ton.
Arief melanjutkan, beras SPHP sangat diperlukan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan beras.
"Kita ingin masyarakat dapat kembali mudah menjumpai beras Bulog di modern market dan pasar tradisional. Dalam waktu seminggu ini, kita akan terus penuhi market. Target penyaluran SPHP di tahun ini 1,2 juta ton,” ujarnya.
Lebih lanjut, program penyaluran beras Bulog ke PIBC telah terlaksana sejak 2023 dan kembali berlanjut di 2024 ini. Tren harga beras medium (IR 64 III) di PIBC pun terkendali dengan baik. Per 13 Februari, harga beras medium (IR 64 III) di PIBC adalah Rp10.654 per kilogram (kg) dengan stok beras total mencapai 33,7 ribu ton. Stok beras di PIBC saat ini berada di atas rerata normal dengan target stok minimal di 30 ribu ton.
“Program intervensi lainnya yang pemerintah lakukan demi stabilisasi beras adalah bantuan pangan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga. Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand terhadap beras di pasar. Pasca hari pemungutan suara Pemilu kemarin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali dan ada pula program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” kata Arief.
Realisasi bantuan pangan beras sebelum di setop sementara sampai 7 Februari lalu, telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440 ribu ton. Untuk GPM, selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sementara GPM di Februari ini ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara NFA dengan pemerintah daerah.
“Kalau untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tentunya tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu sampai hilir. Nanti saat produksi beras kita berada di 3,5 juta ton atau melebihi itu pada maret, harga beras bisa akan lebih baik. Akan tetapi harga beras sekarang agak sulit menyamai seperti 2 tahun lalu. Ini karena biaya-biaya seperti pupuk, sewa lahan, hari orang kerja, dan sebagainya telah mengalami kenaikan,” pungkas Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika