REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan PT Dirgantara Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Provinsi Bali. Hal itu guna mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah seharusnya memiliki sektor transportasi udara yang andal dan tangguh. Konektivitas udara yang baik dinilai menjadi solusi untuk keterjangkauan dan integrasi wilayah, sehingga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antarpulau sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

“Tentunya ini merupakan kegiatan yang tidak berhenti satu atau dua tahun, karena transformasi ekonomi adalah upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen terus menerus. Apa yang kita lakukan ini berpijak dari upaya kita meluncurkan masterplan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan tujuan Bali harus menjadi Bali era baru di 2045,” ujar Amalia dalam keterangan resmi, Jumat (16/2/2024).

Penandatanganan NKB itu, kata dia, juga wujud pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera, yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2021. Dari enam strategi transformatif Ekonomi Kerthi Bali, terdapat dua strategi yang sejalan dengan NKB ini, yaitu Bali Produktif dan Bali Terintegrasi.