REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk lingkungan hidup melakukan pertemuan di Ibu Kota Kenya pekan ini, untuk membahas bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pertemuan yang dilakukan di Nairobi itu merupakan sesi keenam dari Majelis Lingkungan Hidup PBB (UNEA), yang dihadiri oleh pemerintah, kelompok masyarakat sipil, ilmuwan, dan sektor swasta.
Pada pembukaan pleno di markas besar UNEP di Nairobi, Leila Benali, presiden majelis tahun ini, mendesak para anggota membuat aksi nyata bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota membahas berbagai rancangan resolusi mengenai berbagai isu yang akan diadopsi berdasarkan konsensus. Jika sebuah proposal diadopsi, maka hal ini akan menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengimplementasikan apa yang telah disepakati.
"Tak satu pun dari kita yang tinggal di sebuah pulau. Kita hidup di planet Bumi, dan kita semua terhubung. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan beberapa masalah ini adalah dengan berdiskusi bersama,” kata Inger Andersen, direktur eksekutif UNEP, seperti dilansir AP, Sabtu (2/3/2024).
Pada sesi terakhir perundingan di tahun 2022, pemerintah mengadopsi 14 resolusi, termasuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik secara global. Andersen menggambarkannya sebagai kesepakatan multilateral lingkungan yang paling signifikan sejak Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global.
Untuk pembicaraan tahun ini, negara-negara akan membahas 19 rancangan resolusi, termasuk mengenai cara terbaik untuk memulihkan lahan yang terdegradasi, memerangi badai debu, dan mengurangi dampak lingkungan dari pertambangan logam dan mineral.
“Setiap negara memiliki prioritas yang berbeda, seringkali sulit untuk mendapatkan konsensus atas rancangan resolusi tersebut. Namun secara umum ada pergerakan maju pada semua rancangan resolusi untuk pertemuan tahun ini, yang dikenal sebagai UNEA-6,” kata Andersen.
Dengan fokus pertemuan ini pada multilateralisme, UNEP ingin membangun kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang dipimpinnya antar pemerintah, seperti Konvensi Minamata untuk mengendalikan merkuri dan Protokol Montreal untuk memperbaiki lubang di lapisan ozon.
Bjorn Beeler, koordinator internasional untuk Jaringan Penghapusan Polutan Internasional, memprediksi tidak akan ada kemajuan yang signifikan dalam isu-isu yang lebih kompleks seperti pembiayaan seputar bahan kimia dan limbah.
Beeler juga memperkirakan akan ada penolakan terhadap rancangan resolusi yang ingin menghapuskan penggunaan pestisida. Rancangan resolusi yang diajukan oleh Ethiopia dan disponsori bersama oleh Uruguay ini bertujuan untuk menciptakan aliansi global badan-badan PBB seperti UNEP, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Organisasi Buruh Internasional.
"Jika ini berhasil, maka resolusi ini akan menjadi sangat signifikan, karena menjadi pertama kalinya kita melihat gerakan global untuk pestisida yang sangat berbahaya," kata Beeler, yang menghadiri perundingan tersebut.
UNEP memperkirakan akan ada lebih dari 7.000 peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang akan berakhir pada hari Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika