REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem sempat diragukan publik karena tidak melakukan interupsi mengenai hak angket kecurangan Pemilu 2024 di rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (5/3/2024). Meski tak interupsi, Partai Nasdem menegaskan tidak ragu untuk menggulirkan hak angket tersebut. 

"Tidak perlu ragu tidak interupsi kemarin bukan berarti Partai Nasdem tidak mengajukan hak angket karena kita paham bahwa mekanismenya bukan dalam interupsi di paripurna," kata Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau akrab disapa Tobas dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Nasdem DPR RI bertema 'Evaluasi dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024' di Gedung DPR RI, Kamis (7/3/2024). 

Tobas mengatakan, pihaknya menghormati beberapa fraksi yang menyampaikan aspirasi mengenai hak angket dalam rapat paripurna. Yakni PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  "Itu (interupsi dari PDIP, PKB, PKS) sudah bisa mewakili kita yang sudah secara tegas menyatakan sikap untuk mengajukan hak angket, jadi kita merasa tidak perlu ikut-ikutan untuk interupsi," katanya. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu menyampaikan, Partai Nasdem akan segera menindaklanjuti wacana hak angket tersebut. Lebih tegas, tindaklanjut itu berupa pengajuan hak angket kecurangan Pemilu. 

"InsyaAllah dari fraksi Partai Nasdem akan lebih konkrit lagi dan kita akan mempersiapkan diri untuk mengajukan hak angket dengan mekanisme Undang-Undang, ya semacam platform atau narasinya untuk kemudian diadakan dan ditandatangani oleh para anggota fraksi minimal dua fraksi," terangnya.

"Tapi kita meyakini bisa lebih dua fraksi dan kita akan melakukan langkah-langkah persiapan agar hak angket ini bisa maju," lanjutnya optimistis. Eva Rianti