REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon mengungkapkan rencana Presiden AS Joe Biden untuk membangun pelabuhan terapung militer AS bisa memakan waktu hingga 60 hari untuk menjadi kenyataan dan melibatkan lebih dari 1.000 tentara Amerika. Pelabuhan itu rencananya dibangun untuk mempercepat bantuan ke Gaza.
Pentagon memberikan garis waktunya sehari setelah Biden mengumumkan inisiatif tersebut dalam pidato kenegaraannya. Biden berusaha meredakan kemarahan Partai Demokrat atas dukungannya yang kuat terhadap serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober.
Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder, juru bicara utama Pentagon, menggambarkan perencanaan sistem pelabuhan tersebut masih dalam tahap awal. Perintah penempatan baru mulai diberikan kepada pasukan yang akan menuju ke Timur Tengah.
Pentagon mengatakan pihaknya juga belum menentukan secara pasti bagaimana lokasi pendaratan sistem pelabuhan terapung itu akan diamankan dari segala ancaman dan mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan mitra termasuk Israel.
Ketika ditanya apakah Pentagon mengantisipasi sistem pelabuhan itu akan menjadi sasaran kelompok militan Palestina Hamas, yang oleh AS disebut sebagai organisasi teroris, Ryder mengakui itu sebagai sebuah risiko.
“Tetapi jika Hamas benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina, sekali lagi, kita berharap misi internasional untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ini dapat terlaksana tanpa hambatan,” kata Ryder.
PBB telah memperingatkan bahwa kelaparan yang meluas di Jalur Gaza hampir tidak dapat dihindari jika tidak ada tindakan segera. Kesimpulan resmi bahwa kelaparan telah melanda wilayah pesisir berpenduduk 2,3 juta orang itu mungkin akan terjadi minggu depan.
PBB mengatakan bahwa ketika kelaparan diumumkan, maka sudah terlambat untuk membantu banyak orang. “Anak-anak di Gaza tidak sabar untuk makan. Mereka sudah sekarat karena kekurangan gizi dan menyelamatkan nyawa mereka hanya dalam hitungan jam atau hari, bukan minggu,” kata Jason Lee dari Save the Children.
Beberapa anggota parlemen AS dan organisasi bantuan mengatakan sistem dermaga terapung menutupi masalah yang lebih besar: kegagalan pemerintah Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza melalui jalur darat. Padahal, ini merupakan pilihan tercepat dan paling efisien.
“Ini bukan masalah logistik; ini masalah politik,” kata Avril Benoît, direktur eksekutif Médecins Sans Frontières (Dokter Lintas Batas) di Amerika Serikat.
Menurutnya, daripada mengandalkan militer AS untuk mencari solusi, AS harus mendesak akses kemanusiaan segera dengan menggunakan jalan dan titik masuk yang sudah ada.
