REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berniat mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan atau food estate. Keinginan itu disampaikan dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024).
Heru mengatakan, Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi Provinsi DKI Jakarta pada 2025. Pasalnya, Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya.
"Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia, maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” kata Heru melalui siaran pers, Selasa (20/3/2024).
Ia menambahkan, perlu dilakukan sinergi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata. Pemprov DKI Jakarta juga akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut melalui rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Heru menegaskan, terdapat empat isu yang dituangkan dalam RKPD tahun 2025 untuk mewujudkan Jakarta Global yang berketahanan inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Empat isu itu adalah peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah yang adaptif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, bupati dan jajarannya, bersama tokoh masyarakat dan seluruh pengusaha yang bergerak di lingkungan pariwisata Kepulauan Seribu, dapat mendukung hal ini untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Seribu yang sejahtera.
"Semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat menjadi sukses untuk Jakarta dan berdampak bagi masyarakat Kepulauan Seribu dan bagi masyarakat Indonesia,” kata Heru.
Dalam musrembang itu, Heru juga menyinggung kebutuhan dasar warga Kepulauan Seribu seperti lahan pemakaman dan lahan perumahan dalam bentuk rumah susun (rusun).
Ia mengaku telah meminta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Kepulauan Seribu untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap struktur bangunan dan lahan, beserta landasan hukumnya.
Ia meminta Bupati Kepulauan Seribu bersama Bappekab dan Sudin CKTRP untuk melakukan kajian terlebih dahulu terkait struktur bangunan rusu. Kajian itu juga termasuk untuk perizinan lintas udara untuk mendarat pesawat dari Airnav atau Angkatan Udara.
"Karena ada area-area tertentu di Kepulauan Seribu merupakan area pendaratan pesawat terbang. Juga dipikirkan landasan hukumnya untuk pembangunan multiyear,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan, terdapat isu-isu strategis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang masih harus diupayakan. Di antaranya peningkatan status RSUD, optimalisasi sarana, prasarana medis, dan kebutuhan dokter spesialis, sarana praktik penunjang pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pencegahan aktivitas perluasan daratan ilegal di pesisir pantai.
"Harapannya, Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di wilayah Pulau Seribu," pungkas Junaedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika