REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan melakukan pengawasan terpadu terhadap produk makanan dan minuman, khususnya produk parsel Lebaran. Pengawasan itu merupakan upaya untuk melidungi masyarakat DKI Jakarta yang akan merayakan Idul Fitri 1445 H.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, rangkaian kegiatan pengawasan itu akan dilaksanakan hingga beberapa hari ke depan, tepatnya selama 20-26 Maret 2024. Pengawasan akan dilaksanakan di pusat perbelanjaan yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

“Pengawasan kali ini difokuskan pada izin edar, pemeriksaan masa kedaluwarsa, kondisi kemasan apakah masih bagus dan tersegel dengan rapi, dan syarat ketentuan pelabelan,” kata Ratu melalui siaran pers, Kamis (21/3/2024).

Ia menambahkan, pengawasan itu juga melibatkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta. BBPOM di Jakarta bertugas melakukan pengeceka makanan, minuman, dan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di pasar swalayan.

Menurut dia, terhadap alat UTTP dilakukan pengawasan dengan mengecek penggunaan sesuai ketentuan, meliputi kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Selain itu, alat UTTP juga harus memiliki tanda tera sah yang berlaku. Sementara syarat ketentuan pelabelan diawasi dengan memastikan barang dalam keadaan terbungkus dan menyertakan informasi pelabelan kuantitas menggunakan huruf dan angka sebagai satuan berat dan volume.

Tak hanya itu, dalam kegiatan pengawasan itu juga dilaksanakan pengambilan sampel makanan dan minuman (takjil) di lokasi binaan (lokbin)/lokasi sementara (loksem) untuk diuji terhadap bahan berbahaya. Apapun makana yang diuji antara lain bakso, mi kuning, tahu, pacar cina, kerupuk warna, kikil, jambal, dan teri/ikan asin.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00