Oleh: Dr Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Pengamat Intelejen dan Dosen Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh
Pengakuan ISIS-Khurosan sebagai pelaku dalam serangan teror di Moskow 23 Maret 2024 telah memunculkan banyak analisis tentang kelompok teroris yang sering beroperasi sebagai proxy. Dalam kasus ini 60 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Para korban kala itu tengah meneonton pertunjukan musik.
Menangani kelompok proxy dalam konflik internasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sering kali melibatkan kombinasi dari diplomasi, intelijen, dan kadang-kadang tindakan militer.
Langkah pertama biasanya adalah mengidentifikasi negara sponsor dan memahami tujuan serta motivasi mereka dalam mendukung kelompok proxy. Ini dapat dilakukan melalui pengumpulan intelijen dan analisis geopolitik.
Setelah itu, diplomasi menjadi alat penting, di mana negara-negara yang terlibat dalam konflik atau yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut dapat bekerja sama untuk menegosiasikan solusi damai atau setidaknya mengurangi eskalasi konflik.
Peningkatan kontrol senjata dan pengawasan perdagangan internasional dapat membantu membatasi aliran sumber daya ke kelompok proxy, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk beroperasi.
Selain itu, pemberian bantuan kemanusiaan kepada populasi sipil yang terkena dampak konflik dapat mengurangi dukungan lokal terhadap kelompok proxy dan memperkuat legitimasi pemerintah yang sah.
Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan tindakan militer untuk menekan atau menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok proxy, tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan kolateral dan eskalasi lebih lanjut.
Kerjasama internasional, termasuk melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat memfasilitasi respons yang koordinasi dan sah secara internasional terhadap kelompok proxy.
Selain itu, penguatan sistem pertahanan nasional, baik secara militer maupun non-militer, adalah langkah penting untuk mempersiapkan dan melindungi negara dari ancaman proxy war.
Ini termasuk pengembangan kapasitas cyber, intelijen, dan kemampuan pertahanan lainnya yang dapat mengurangi kerentanan terhadap campur tangan asing.
Pada akhirnya, penanganan kelompok proxy membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik, kepentingan berbagai pemangku kepentingan, dan kesediaan untuk terlibat dalam negosiasi jangka panjang yang mungkin kompleks dan sulit.
Semua ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan sering kali kreativitas dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan damai.
Untuk menentukan apakah suatu kelompok adalah proxy dalam konflik internasional, ada beberapa kriteria yang dapat diperhatikan.
Pertama, kelompok tersebut biasanya menerima dukungan yang signifikan dari negara asing, yang bisa berupa bantuan militer, pelatihan, pendanaan, atau sumber daya lainnya.
Kedua, tujuan kelompok tersebut seringkali sejalan dengan agenda politik atau strategis negara pendukungnya. Ketiga, kelompok proxy biasanya beroperasi di wilayah yang strategis bagi negara pendukung, seperti wilayah yang berdekatan atau memiliki sumber daya alam penting.
Keempat, kelompok proxy mungkin memiliki tingkat otonomi yang terbatas dalam pengambilan keputusan, dengan tindakan mereka yang cenderung sejalan dengan keinginan negara pendukung.
Kelima, hubungan antara kelompok proxy dan negara pendukungnya sering kali tidak transparan dan mungkin dilakukan melalui saluran rahasia atau tidak resmi. Keenam, negara yang menggunakan proxy seringkali akan menyangkal keterlibatan mereka untuk menghindari tanggung jawab internasional.
Ketujuh, bukti keterlibatan negara pendukung mungkin muncul melalui investigasi independen, laporan intelijen, atau bocoran informasi.
Kedelapan, kelompok proxy mungkin terlibat dalam tindakan yang secara langsung menguntungkan negara pendukung atau bertujuan untuk melemahkan lawan negara tersebut.
Kesembilan, dalam konteks hukum internasional, penentuan status kelompok sebagai proxy dapat memiliki implikasi signifikan, terutama dalam hal penerapan hukum humaniter internasional dan tanggung jawab atas pelanggaran yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu, penentuan ini seringkali memerlukan analisis yang mendalam dan komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika