REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Penderitaan komunitas minoritas di Pakistan kembali menjadi sorotan. Belakangan ini, penganiayaan terhadap komunitas Syiah di Pakistan kembali berlanjut.
Pada 4 Maret 2022 lalu, serangan bom terjadi di sebuah masjid Syiah di Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.
Just Earth News melaporkan mengutip ISIS dari faksi Khorasan, yang berbasis di Afghanistan, bahwa lebih dari 60 warga sipil tewas dan 200 lainnya terluka dalam ledakan itu.
Dilansir di Catchnews, Rabu (16/3/2022), pengeboman itu berdampak sedemikian rupa, sehingga hampir setiap rumah di wilayah Imambargah dan jalan terdekat memiliki satu atau dua anggota keluarga mereka yang tewas atau terluka.
Serangan ini menuai kecaman keras dari berbagai negara. Kantor Otoritas Keagamaan Tertinggi di Irak, Ayatollah Agung Sistani, dan para pemimpin Irak lainnya mengecam insiden tersebut dan mendesak pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi komunitas Syiah.
Syiah terdiri dari hampir 20 persen dari populasi Pakistan. Komunitas Syiah telah menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok militan Islam Sunni, termasuk Taliban Pakistan atau Tehreek-e-Taliban Pakistan.
Selain itu, Syiah sebagian besar dikecualikan dari posisi kekuasaan. Dokter, pengusaha, dan profesional lainnya telah menjadi sasaran di Karachi oleh teroris Sunni secara berkala.
Menurut satu perkiraan, lebih dari 1.900 Syiah tewas dalam ledakan bom atau serangan senjata yang ditargetkan dari 2012 hingga Mei 2015 saja.
Sementara itu, pada Rabu (9/3/2022) lalu, Dewan Keamanan PBB mengutuk aksi bom bunuh diri tersebut.
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan simpati dan belasungkawa terdalam kepada keluarga para korban dan pemerintah Pakistan. Mereka berharap pemulihan yang cepat dan penuh bagi mereka yang terluka," kata sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Pakistan, dikutip di Anadolu Agency.
Organisasi teroris Daesh/ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Masjid Kucha Risaldar, saat pelaksanaan sholat Jumat itu.
Dewan Keamanan lantas menegaskan kembali, terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Mereka juga menggarisbawahi kebutuhan untuk membawa pelaku, penyelenggara, penyandang dana maupun sponsor dari tindakan terorisme yang tercela ini ke pengadilan.
Tak hanya itu, mereka mendesak semua Negara, sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Pakistan dan semua otoritas terkait lainnya dalam hal ini.
Baca juga: 3 Tanda yang Membuat Mualaf Eva Yakin Bersyahadat
"Ditegaskan lebih lanjut, setiap tindakan terorisme adalah kriminal dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasinya, di mana pun, kapan pun dan oleh siapa pun yang melakukannya," lanjutnya.
Terakhir, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali perlunya semua negara memerangi terorisme dengan segala cara, sesuai dengan Piagam PBB dan kewajiban lain di bawah hukum internasional.
Termasuk di dalamnya menggunakan hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi internasional dan hukum humaniter internasional, atas ancaman yang mengacu pada perdamaian dan keamanan internasional oleh tindakan teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika