REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan kemajemukan yang terjaga dan terpelihara merupakan prasyarat pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Menurut Wapres Ma’ruf, masyarakat yang hidup rukun dan harmoni meski berbeda suku, agama, dan budaya, niscaya pembangunan di sana akan berjalan lancar.
Menurut Wapres, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menjaga kemajemukan masyarakat secara harmonis sehingga pembangunannya maju dengan pesat. "Dengan kemajemukan yang cukup tinggi, provinsi ini justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan," kata Wapres saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Manado, Sulut, Kamis (4/4/2024).
Menurut Wapres, semboyan 'Torang Samua Basudara' betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Provinsi Sulsel bahkan dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia.
"Semangat ini juga sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesi," ujar Wapres.
Wapres menerangkan, ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. Bahkan nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam saja.
"Saya mendapat laporan, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren," ucapnya.
Sulawesi Utara, tambah Wapres, juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Zelama 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN. Salah satunya, Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow yang baru diresmikan. Ini adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional.
Di samping itu, letak strategis Sulut menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi memberikan kontribusi bagi kerjasama ekonomi kawasan. Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata.
Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru wilayah hingga nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika