REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah tidak pernah menambah program bantuan sosial (bansos) berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menegaskan, penyaluran bansos adalah program rutin pemerintah dari tahun ke tahun.

"Tidak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu, tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun," kata Airlangga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Airlangga berbicara dalam forum itu sebagai pemberi keterangan yang dimintakan oleh majelis hakim MK. Adapun MK memanggil Airlangga dan tiga menteri lainnya karena penggugat mendalilkan bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan penyaluran bansos untuk pemenangan Prabowo-Gibran.

Airlangga menjelaskan, program bansos tambahan tahun 2023 dan 2024 terkait dengan fenomena El Nino. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam persidangan.

Dalam kesempatan itu, Airlangga turut merespons pertanyaan hakim konstitusi soal apakah Presiden Jokowi membahas isu pemilu dalam rapat-rapat program bansos. Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, rapat-rapat bersama presiden selalu fokus sesuai tugas dan fungsi kementerian masing-masing.

"Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu," ujar Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika