REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kehadiran Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, di acara Halal Bihalal Partai Golkar pada Senin (15/4/2024) lalu merupakan kode keras ingin ikut bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adi menyebut PPP selama ini menganut mazhab selalu berada di dalam pemerintahan. Sehingga ia tidak heran bila partai berlambang Ka’bah ini tengah mencari jalan agar tetap menjadi bagian dari pemerintah. “PPP itu mazhabnya rekonsiliasi dan pro pemerintah,” kata Adi, Selasa (16/4/2024).
Adi mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu, PPP mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang dikalahkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tak lama setelah Pilpres, PPP ikut bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Sehingga kata Adi wajar bila PPP yang berada di pihak yang kalah yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengubah haluannya mendukung Prabowo-Gibran. “Wajar bila kehadiran PPP di Golkar karena itu sebagai kode masuk Koalisi Prabowo-Gibran,” ucap Adi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengatakan partainya ogah beroposisi bila nanti selama periode 2024-2029, oposisi dalam keadaan lemah.
Pria yang akrab disapa Romy itu mengaku PPP saat ini bukan partai besar sehingga bila memilih jalan sebagai oposisi tidak akan terlalu berdampak terhadap penyelenggaraan negara.
“Oposisi itu efektif kalau besar. Karena yang kuat itu vitamin buat demokrasi. Kalau oposisi lemah, itu hanya jadi penghias saja. Kami bukan partai besar, nah kami tidak mau hanya jadi penghias," kata Romy, dikutip dari Youtube Total Politik.
Romy menyebut kuat atau tidaknya oposisi di periode 2024-2029 tergantung pada jadi atau tidaknya hak angket Pemilu yang diwacanakan sejumlah partai dari kubu capres-cawapres yang kalah.
Seperti PDIP dan PKB. Untuk menyikapi hak angket ini, PPP menurut Romy masih menantikan arah dan langkah dari partai-partai besar yang mengusungnya. Dan Romy melihat sudah ada tanda-tanda hak angket gagal karena momentumnya tenggelam oleh banyaknya libur dan cuti bersama di DPR.
"Kita lihat nanti apakah angket ini berjalan atau tidak. Jangan-jangan dia layu sebelum berkembang, karena tanda tandanya ada. Libur dan cuti bersama cukup panjang jadi sudah mulai kehilangan bunyi-bunyi yang seharusnya berkelanjutan," ucap Romy.
PPP sendiri saat ini tengah berjuang mempertahankan kursinya di DPR untuk periode 2024-2029. Karena menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP tidak lolos lantaran gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. PPP hanya mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen. PPP masih berpeluang lolos ke Senayan seandainya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika